Virus Corona
PKB: Anggota DPR Tak Pantas Dapat Fasilitas Hotel untuk Isoman
Anggota DPR RI yang terpapar Covid 19 dinilai tak pantas mendapat fasilitas hotel dan sejenisnya untuk isolasi mandiri (isoman).
Penulis:
Chaerul Umam
Editor:
Sanusi
lihat foto
Menurut Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, ada dua hotel yang telah disiapkan, yakni Hotel Ibis Budget Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan Hotel Oasis Atrium Senen, Jakarta Pusat.
"Jadi itu hotel yang kerja sama dengan kami itu di Ibis Grogol dan Oasis di Atrium Senen, kita sudah lakukan MoU."
"Tapi tentu kami berdoa ya tidak pernah digunakan tentunya, ini kan untuk prepare saja sebetulnya," kata Indra, dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Rabu (28/7/2021).
Indra menuturkan, fasilitas hotel disiapkan mengingat tingginya aktivitas anggota DPR yang rawan terpapar Covid-19.
Baca juga: Fraksi PKS DPR Usulkan Fasilitas Milik DPR Untuk Tempat Isolasi Mandiri
Menurutnya, anggota DPR memang dapat melakukan isolasi mandiri di rumah jabatan mereka.
Namun, hal itu rupanya menimbulkan keluhan dari tetangga.
"Tetangga-tetangganya banyak yang complain karena ada anak-anak kecil mereka yang takut keluar rumah sekarang karena mengkhawatirkan airborne dan macam-macam lah gitu ya akibat peularan pandemi ini," ujar Indra.
Selain untuk anggota DPR, fasilitas tersebut juga dapat diakses oleh aparatur sipil negara dan tenaga ahli di lingkungan DPR dengan biaya ditanggung negara.
Indra mengklaim, fasilitas tersebut sudah sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 dan S-308/PB/2020.
Fasilitas Hotel untuk Isoman Anggota Dewan Dianggap Konyol dan Minim Empati
Menanggapi usulan dari Sekjen DPR RI ini, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus turut mengecamnya.
Menurut Lucius, alasan mengikuti aturan dengan melaksanakan kebijakan khusus adalah hal konyol.
Sebab, menurutnya acuan DPR seharusnya suara rakyat dan kebutuhan rakyat, bukan hanya menurut dengan aturan yang menguntungkan diri sendiri.
"Acuan DPR tentu saja adalah suara rakyat. Suara rakyat dan kebutuhan rakyat harus menjadi dasar bagi mereka untuk menilai kebijakan pemerintah sekalipun kebijakan itu menguntungkan mereka," ucap Lucius.
Baca juga: Sekjen PAN Eddy Soeparno Ajak Anggota DPR Maksimalkan Rumah Jabatan untuk Isoman, Tak Perlu Hotel
"Kalau DPR nurut saja karena menguntungkan mereka ya, maka DPR memang jelas tak peduli dan mau diistimewakan," jelasnya, dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Rabu (28/7/2021).
