Anggota DPR Nilai Pemotongan Uang Bansos Terdorong Budaya 'Uang Balas Budi'
Menurutnya, hal itu bisa disebabkan kebiasaan masyarakat memberikan ucapan atau uang tanda balas budi karena telah dibantu.
Penulis:
Chaerul Umam
Editor:
Malvyandie Haryadi
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar John Kenedy Azis, menyebut bahwa praktik menyunat uang bantuan sosial (bansos) oleh oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sudah lama terjadi.
Menurutnya, hal itu bisa disebabkan kebiasaan masyarakat memberikan ucapan atau uang tanda balas budi karena telah dibantu.
"Memang lingkarannya yaitu pendamping PKH, Lurah/ Kepala Desa bahkan sampai RW/ RT, karena seperti uang balas budi, sepertinya para penerima bansos itu bisa menerima bansos karena jasa-jasa mereka itu," kata John Kenedy saat dihubungi Tribunnews, Minggu (1/8/2021).
John Kenedy menyarankan agar penyaluran uang bansos dilaksanakan melalui rekening si penerima bansos.
Baca juga: Anggota Komisi VIII Akui Masalah Uang Bansos Disunat Sudah Lama Terjadi
Nantinya, pihak Kementerian Sosial bekerja sama dengan bank-bank yang ada sampai tingkat desa.
Selain itu, bank-bank tersebut juga harus mau membantu masyarakat bagaimana cara membuka rekening untuk penerima bansos.
"Namun kalau sudah melalui rekening, insyaallah bisa diminimalisir pemotongan-pemotongan itu," ujarnya.
