Calon Hakim Agung Prim Haryadi Sebut Pidana Mati untuk Kasus Narkotika dan Korupsi Masih Dibutuhkan

"Tapi dengan Mahkamah Agung sudah mengeluarkan pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 ini menurut hemat kami ini harus diterapkan oleh majelis hakim," kata dia.

Panelis kembali mencecarnya dengan pertanyaan lain.

Prim ditanya sikapnya apabila penerapan pidana mati di Indonesia dianggap tidak sejalan dengan masyarakat internasional yang telah banyak menghapuskan pidana mati dari hukum di negaranya.

Prim menegaskan Indonesia adalah negara berdaulat.

Jadi menurutnya, sepanjang masih bisa membuat pertimbangan hukumnya secara baik dan bisa diterima masyarakat luas, pidana mati masih bisa dipertahankan.

Baca juga: Jimly Asshiddiqie Tanya Putusan Bersejarah, Calon Hakim Agung Ini Bicara Vonis Bebas Eks Rektor IPDN

Hal yang terpenting adalah para hakim bisa betul-betul mempertimbangkan akibat dari tindak pidana yang dilakukan apalagi Mahkamah Agung sudah menentukan dalam pedoman pemidanaan hal itu dimungkinkan.

"Ya kami selaku Hakim Agung, kalau dipercaya nanti, tentunya akan menerapkan pidana mati tersebut," kata dia.

Panelis pun kembali mencecar pengalamannya terkait pidana mati.

Prim ditanya apakah pernah menerapkan pidana mati selama 30 tahun berkarier.

Ia menjelaskan, saat itu majelisnya merupakan yang pertama kali menjatuhkan pidana mati di Tangerang.

Setelah itu, kata dia, ada tujuh perkara yang diberikan pimpinan kepadanya.

Tiga di antaranya, kata dia, ia bertindak sebagai ketua majelis sedangkan empat lainnya ia bertindak sebagai anggota.

"Dan semuanya berujung pada pidana mati. Dan ini sepanjang pengetahuan kami juga dikuatkan sampai di Mahkamah Agung, satu di antaranya sudah dieksekusi," kata dia.

Panelis kembali mencecar Prim terkait pertimbangan hukum apa yang membuatnya bisa menjatuhkan hukuman mati.

Prim menjawab setidaknya ada dua hal yakni terkait dengan tindak pidananya dan dampak yang ditimbulkannya.

"Karena jumlahnya yang cukup besar dan akibat yang kita nilai heroin ini berakibat luas kepada masyarakat maka majelis saat itu kami sepakat menjatuhkan pidana mati," kata Prim.