Breaking News:

Masinton Bela Puan soal Surat ke DPD RI yang Berujung Gugatan ke PTUN

Masinton Pasaribu menanggapi soal digugatnya Ketua DPR RI Puan Maharani oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia terkait seleksi calon Anggota BPK RI

Tribunnews.com/ Taufik Ismail
Politikus PDIP Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (2019/09/07). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menanggapi soal digugatnya Ketua DPR RI Puan Maharani oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia terkait seleksi calon Anggota BPK RI.

Masinton menilai surat Puan kepada pimpinan DPD soal seleksi calon anggota BPK sudah sesuai amanat undang-undang.

"Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI, kapasitasnya adalah melaksanakan fungsi yang diamanatkan dalam undang-undang. Dalam hal ini, dua UU yaitu UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK di mana di situ jelas disebutkan bahwa anggota BPK RI dipilih oleh DPR RI dengan pertimbangan DPD RI,” kata Masinton dalam keterangannya, Rabu (11/8/2021).

"Kapasitas Mbak Puan menyurati DPD RI adalah melaksanakan tugas konstitusionalnya dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI bukan sebagai pribadi," katanya.

Maka itulah Masinton berharap publik mengerti kapasitas Puan dalam konteks ini.

Baca juga: MAKI dan LP3HI Resmi Gugat Puan Maharani ke PTUN Terkait Seleksi Calon Anggota BPK

"Agar para pihak menghormati tugas konstitusional yang diemban oleh Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI dan tidak mempolitisasi," tambahnya.

Namun, dirinya menghargai upaya hukum dengan gugatan ke PTUN dari beberapa unsur sipil dalam proses seleksi anggota BPK.

"Komisi XI mengapresiasi gugatan yang dilayangkan oleh elemen masyarakat ke PTUN. Karena sejatinya dalam negara hukum, kita harus menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh setiap warga negara," katanya.

Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) secara resmi menggugat Ketua DPR RI Puan Maharani ke PTUN Jakarta.

Puan digugat MAKI ihwal seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Halaman
12
Penulis: Reza Deni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved