Breaking News:

Virus Corona

Pemerintah Keluarkan Indikator Kematian, PKS: Jangan-jangan Ada Pejabat yang Tak Percaya Covid-19 

Pemerintah mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19, menurut PKS ini berbahaya dalam penanganan Covid-19.

Penulis: chaerul umam
Istimewa
Anggota Komisi I DPR RI fraksi PKS, Sukamta. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19 dengan alasan ditemukan masalah dalam input data akumulasi dari kasus kematian. 

Menanggapi hal ini Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menyatakan hal ini adalah keputusan yang bisa berbahaya dalam upaya penanganan Covid. 

Karena semestinya pemerintah membuat kebijakan berdasarkan data, riset dan pendapat ahli. 

"Jika selama ini Pak Luhut menyatakan kebijakan penanganan Covid sudah berdasar masukan para ahli, apakah mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19 juga saran dari para ahli? Saya ragu ini adalah saran ahli," kata Sukamta kepada wartawan, Rabu (11/8/2021). 

Baca juga: Anies: Prediksi Jakarta Tenggelam Bukan Hal Baru

Menurut Sukamta, hal itu hanya akal-akalan pemerintah untuk menutupi sengkarut manajemen data Covid dari pusat hingga daerah. 

Sementara pemerintah sudah tidak sabar untuk menurunkan level PPKM karena tuntutan kepentingan ekonomi. 

"Beberapa ahli epidemiologi sudah mengingatkan kecerobohan pemerintah dalam penanganan Covid, bisa mengarah kepada pandemic trap atau situasi pandemi yang tidak berkesudahan. Jika ini terjadi, tidak hanya berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia, Indonesia juga akan semakin terpuruk ekonominya," ucapnya. 

Baca juga: Lapang Dada, Anggota DPRD Kota Tangerang Terima Batalnya Pengadaan Seragam Baru Rp 675 Juta

Di sisi lain Sukamta juga khawatir dikeluarkannya angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19 merupakan cerminan ada sebagian pejabat pemerintah yang punya pikiran tidak percaya dengan Covid atau Covid ini sebagai konspirasi. 

"Kan ada sebagian masyarakat yang terpapar hoaks menganggap Covid itu konspirasi, sehingga takut ke RS nanti dicovidkan. Ada yang menolak anggota keluarganya yang meninggal dinyatakan covid, sehingga terjadi perebutan jenazah di beberapa daerah," ucapnya. 

"Jangan-jangan masih ada pejabat pemerintah yang juga tidak percaya Covid. Yang punya pikiran seperti ini mestinya jangan masuk dalam Gugus Tugas Covid, karena akan merusak kerja penanganangan pandemi," lanjutnya. 

Baca juga: Angka Kematian Masih Tinggi, Isolasi Terpusat Dinilai Jadi Solusi Bagi Pasien Isoman

Menurut Sukamta semestinya pemerintah segera melakukan perbaikan data Covid, bukan malah mengeluarkan salah satu indikator pentingnya. 

Karena angka kasus kematian ini adalah adalah indikator utama keselamatan. 

Banyaknya kematian bisa menunjukkan adanya kelemahan dan masalah yang harus segera ditangani dan diantisipasi supaya tidak bertambah jumlah kematian. 

"Banyak laporan dari lembaga independen yang mengkritisi data pemerintah masih belum mencakup data kondisi riil di lapangan. Saya kira akan lebih baik jika data dikelola secara transparan dan jujur. Karena ini terkait dengan nyawa manusia dan masa depan anak bangsa. Belum ada kata terlambat untuk segera melakukan pembenahan data Covid," pungkasnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved