Breaking News:

Badan Keahlian DPR-Universitas Pancasila Teken MoU hingga Gelar FGD terkait Keimigrasian

Ruang lingkup nota kesepahaman ini salah satunya adalah mengimplementasikan MBKM dengan adanya kegiatan magang.

YouTube metrotvnews
Ketua Tim Kajian Pindah Ibu Kota Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Semakin berkembangnya dunia pendidikan di Indonesia tidak luput dari adanya sistem kurikulum yang dibentuk pemerintah Indonesia.

Terkini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang saat ini sedang dijajaki oleh para perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Salah satunya, Universitas Pancasila.

Dalam menjajaki Program MBKM ini, Universitas Pancasila berupaya untuk melaksanakan kerja sama yang dapat dilaksanakan oleh 27 program studi dari 7 fakultas serta 7 lembaga.

Sebagai implementasi dilakukanlah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Universitas Pancasila dengan Badan keahlian DPR RI tentang Pelaksanaan Perguruan Tinggi dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Dukungan Keahlian Dalam Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ruang lingkup nota kesepahaman ini salah satunya adalah mengimplementasikan MBKM dengan adanya kegiatan magang, yang akan dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila di Badan Keahlian DPR RI.

Adapun Universitas Pancasila diwakili oleh Prof. Dr. Edie Toet Hendratno S.H., M.Si., FCBArb sebagai Rektor.
Sementara dari Pihak Badan Keahlian DPR RI penandatanganan dilakukan oleh Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. selaku Kepala Badan keahlian DPR RI.

Rektor Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno menyampaikan dengan ditandatanganinya MoU antara Universitas Pancasila dengan Badan keahlian DPR RI ini diharapkan dapat mengimplementasikan seluruh ruang lingkup dan banyak kegiatan yang dapat mendukung tugas dan fungsi antar pihak

"Salah satu yang dapat diimplementasikan adalah program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan dikerjasamakan antara Badan Keahlian DPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada bulan September nanti," ujar Edie, dalam keterangannya, Jumat (3/9/2021).

"Begitu pula dengan Kegiatan FGD yang menjadi rangkaian kegiatan hari ini yang mengangkat tema Urgensi Rancangan Undang-Undang tentang Keimigrasian (Penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian) yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pancasila melibatkan para narasumber luar biasa," imbuhnya.

Baca juga: DPR Sepakat Anggaran Pendidikan Harus Tepat Sasaran

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved