Breaking News:

Seleksi Kepegawaian di KPK

Lima Guru Besar Antikorupsi Bicara terkait Penyelesaian Polemik TWK

Hibnu menilai Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan harus mampu mengambil kebijakan tepat dalam menangani masalah pegawai KPK.

Tribunnews.com/ Srihandriatmo Malau
Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menimbulkan polemik dan tanda tanya bagi sejumlah pihak.

Bagaimanakah nantinya penyelesaian Polemik TWK ini?

Lima guru besar antikorupsi memaparkan masing-masing pandangannya terkait hal itu.

1. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Prof Sigit Riyanto

Sigit menyatakan alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah amanah UU.

Namun menurutnya pimpinan KPK justru menyelenggarakan TWK yang tidak relevan dengan amanah undang-undang dan tugas serta fungsi para pegawai yang sudah bekerja dan menjadi bagian dan berkontribusi terhadap capaian KPK selama ini.

"Banyak pihak berpendapat bahwa TWK tersebut tidak relevan, tidak kredibel dan tidak adil. Bahkan, diduga terdapat kejanggalan dalam pelaksanaannya. Kejanggalan tujuan, desain serta pelaksanaan TWK telah dikonfirmasi oleh Lembaga negara yakni Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)," kata Sigit, Kamis (16/9/2021).

Dia memaparkan temua kedua lembaga negara tersebut telah mengkonfirmasi bahwa TWK dilakukan tanpa standar yang jelas, obyektif dan transparan.

Oleh karenanya Sigit menyebut patut diduga bahwa TWK tersebut, sejak awal memang dimaksudkan sebagai dalih untuk menyingkirkan para pegawai yang sudah mengabdi dan berkontribusi dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.

Halaman
1234
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved