Seleksi Kepegawaian di KPK
Polemik Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Putusan MK Disebut Sudah yang Terbaik dan Harus Dipatuhi
Polemik seputar pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) masih jadi perbincangan publik.
Editor:
Malvyandie Haryadi
"Ingat bahwa memang ini tugas nya beliau (Presiden) wewenang beliau, moral delegasinya beliau, satu-satunya itu, tidak ada cara lain, demonstrasi pun tidak ada gunanya, jadi proses hukum pun tidak ada gunanya, jadi harus keputusan Presiden," kata Boyamin saat ditemui awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pekan lalu.
Ia menyinggung soal polemik TWK yang ada di dalam tubuh lembaga antirasuah tersebut, di mana pada akhir bulan ini akan ada 57 pegawai diberhentikan dari KPK.
Kata Boyamin, Presiden Jokowi jangan hanya menanggap persoalan peternak ayam petelur saja yang dinilai penting hingga akhirnya diundang ke Istana, tetapi persoalan TWK pegawai KPK pun harus dianggap penting.
Baca juga: Ini Pertimbangan MAKI Belum Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Kejaksaan Agung
"Loh ini kan, telur ayam yang di Blitar saja diurusi, Atta Halilintar aja diurusi berkaitan dengan musik diundang ke istana, nah ini sama-sama pentingnya, enggak usah ngomong enggak penting loh ya, telur penting juga, maka presiden juga harus urusi TWK," ucapnya.
Polemik TWK pegawai KPK ini menurut Boyamin bisa berdampak memecah belah bangsa.
Karenanya, dinilai sangat penting Presiden Jokowi untuk mengambil sikap dalam sengkarut TWK ini.
"Saya tarik kembali ke tadi urusan bertelur ayam, beli jagung mahal aja, gara-gara demonstrasi dia ditangkap kemudian di undang ke istana," katanya.
Berita ini tayang di Warta Kota dengan judul: Tanggapi Polemik KPK, Ketua Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia: TWK adalah Harga Mati!