Breaking News:

KLB Demokrat

Demokrat Apresiasi Pernyataan Mahfud MD soal Gugatan AD/ART Demokrat Tak Ada Gunanya

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai pernyataan Mahfud itu pasti didukung argumen hukum yang kuat.

Penulis: chaerul umam
Editor: Hasanudin Aco
istimewa
Mahfud MD 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud menyebut, gugatan AD/ART Partai Demokrat yang dilayangkan kubu Moeldoko melalui pengacara Yusril Ihza Mahendra tak ada gunanya.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai pernyataan Mahfud itu pasti didukung argumen hukum yang kuat.

"Kami mengapresiasi tanggapan Prof. Mahfud MD yang menilai situasi ini secara jernih dan proporsional. Sebagai guru besar hukum tata negara dengan rekam jejak yang gemilang tentunya pandangan yang dipresentasikan bukan asalan, pasti didukung justifikasi yang kuat," kata Kamhar kepada Tribunnews.com, Kamis (30/9/2021).

Kamhar menegaskan pelaksanaan kongres, dan pengambilan keputusan dan hasil-hasil yang dirumuskan sebagai produk kongres sudah sesuai dengan mekanisme organisasi.

Semua keputusan yang diambil dan dirumuskan berdasarkan kesepakatan forum, dan esertanya pun Ketua DPD dan Ketua DPC yang sah.

"Jadi tak ada celah sama sekali. Karenanya kami sangat optimis melawan Yusril," ucapnya.

"Apalagi niat Yusril yang telah tercemar, sok negarawan dan sok demokratis, namun yang justru terbaca publik dan ramai di media sosial bahwa ini motifnya adalah bayaran 100 miliar dan pengamanan tambang batubaranya yang telah beroperasi tanpa izin yang memadai. Jadi ini bukan motivasi sebagai negarawan, tapi motivasi menjadi hartawan," lanjutnya.

Baca juga: Mahfud MD: Kalaupun Gugatan Yusril Menang, Tidak Akan Menjatuhkan Pengurus Demokrat yang Sekarang

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menanggapi terkait polemik perebutan kekuasan di Partai Demokrat.

Awalnya Mahfud ditanya oleh Didik J Rachbini terkait perebutan kekuasaan di partai Demokrat dalam kaitannya dengan pemerintah.

Didik menanyakan terkait tudingan sejumlah pihak yang menyebut hal perebutan kekuasaan di Partai Demokrat merupakan bagian dari akumulasi kekuasaan yang ingin merebut kekuasaan melalui Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.

Halaman
1234
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved