Kubu AHY: yang Kami Persoalkan Yusril Berjuang demi Rupiah tapi Ngaku untuk Demokrasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Baru-baru ini beredar pernyataan Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut bahwa Yusril Ihza Mahendra menawarkan jasa untuk membela DPP Partai Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan angka fantastis Rp100 miliar. 

“Terkait informasi Rp100 miliar, kami mempersilakan media untuk langsung menanyakannya kepada Bang Andi Arief. Beliau yang punya informasi itu. Kami sendiri belum bertemu langsung dengan Bang Andi Arief. Nanti akan kami tanyakan,” ujar Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangannya, Kamis (30/9/2021). 

Namun Herzaky menyebut bahwa peristiwa itu terjadi seminggu sebelum terbit keputusan Kemenkumham, sekitar Minggu ke-3 Maret 2021. 

Ia mengakui memang ada masukan kepada DPP Partai Demokrat untuk menggunakan Yusril sebagai Pengacara Demokrat. Pendekatan pun dilakukan kepada Yusril.

Baca juga: Yusril Minta Menkopolhukam Mahfud Netral Soal Gugatan AD/ART Demokrat ke MA

Tapi, kerjasama itu urung dilakukan karena menurut pengurus DPP yang ditunjuk menemui tim Yusril, harganya tidak masuk akal, mengingat posisi DPP Partai Demokrat kepemimpinan AHY berada di pihak yang benar.

Seminggu kemudian Kemenkumham menolak mengesahkan kepengurusan hasil KLB dengan Ketua Umum Moeldoko. 

Artinya, keyakinan Partai Demokrat alhamdulillah benar, bahwa Partai Demokrat kepemimpinan AHY berada di pihak yang benar secara hukum dan sah diakui Pemerintah.

Kemudian tiga bulan lalu, sekitar bulan Juni 2021, Partai Demokrat mendapatkan informasi bahwa ada rencana judicial review dari kubu Moeldoko. 

Sebelumnya, Moeldoko juga sempat memimpin rapat bersama timnya terkait gugatan di PTUN, bertempat di kediamannya di Komplek Mewah Jalan Kencana Indah, di dekat kawasan bukit golf Pondok Indah Jakarta Selatan.

"Adapun Rencana Judicial Review itu dimatangkan pada awal Agustus melalui pertemuan di rumah Moeldoko di Jalan Lembang Menteng. Menurut informasi, rumah di jalan Lembang yang sering dijadikan tempat berpolitik kelompok KLB itu, sebenarnya adalah rumah negara, tepatnya milik Angkatan Darat," kata dia.

Rapat awal Agustus di rumah Moeldoko Jalan Lembang tersebut, kata Herzaky, dihadiri oleh Joni Alen dan Marzuki Ali.

Rapat itu diawali dengan Zoom Meeting antara KSP Moeldoko dengan Yusril. Baru kemudian dilakukan rapat bersama Tim Yusril terkait teknis pelaksanaannya.

“Nah ini yang jadi persoalan. Namanya juga ditunjuk sebagai pengacara, ya pasti ada rupiahnya. Ada kontraknya. Kok sekarang Pak Yusril berkoar-koar soal demi demokrasi. Ini yang bikin kader Demokrat marah. Sudahlah Bung Yusril, akui saja pembelaan terhadap KSP Moeldoko ini demi rupiah bukan demi demokrasi, maka itu akan lebih masuk akal dan diterma oleh kita semua,” tegas Herzaky.

Terkait judicial review dari kubu Moeldoko, Herzaky menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak gentar. Partai Demokrat akan menghadapi proses hukum tersebut secara optimis dan upaya optimal.

“Seperti Ketum AHY sampaikan, kami tidak gentar. Kami akan hadapi. Pak Yusril itu kalau jadi pengacara itu tidak selalu menang kok. Apalagi kami yakin kami di pihak yang benar. Pak Menko Mahfud juga sudah sampaikan, JR Yusril tidak ada gunanya. Hanya menarik rupiah KSP Moeldoko saja. Bukti bahwa Yusril tidak selalu menang, cek saja di internet. Jadi dengan izin Allah, kami akan hadapi proses hukum ini. Insya Allah, kami akan memenangkannya,” pungkas Herzaky.

Pendiri Partai Demokrat: Kubu AHY Tak Bisa Bedakan Yusril sebagai Advokat dan Politikus

Salah satu pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan menyoroti cuitan politikus Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yakni Andi Arief terkait advokat Yusril Ihza Mahendra.

Dalam cuitan di Twitter-nya, Andi mengatakan Yusril memihak Demokrat kubu Moeldoko lantaran pihaknya tak sanggup membayar jasa Yusril senilai Rp100 miliar. 

Hencky menyebut cuitan Andi Arief yang mengatakan Demokrat tak mampu membayar Yusril adalah kebohongan.

"Begitulah hasil didikan pemimpin pembohong. Jadi kader-kadernya terbiasa berbohong. Seperti Bupati Lebak Iti Jayabaya yang mengatakan haul pendiri di Tangerang dibubarkan, padahal mereka yang diusir aparat kepolisian. Kemudian, SBY disebut pendiri dan akui logo Demokrat, itu bohong juga. Sekarang bilang nggak mampu bayar Yusril Rp100 miliar. Jangan-jangan bohong lagi," ujar Hencky, dalam keterangannya, Kamis (30/9/2021). 

Dia juga mengkritik politikus Demokrat lainnya dibawah kepemimpinan AHY yang dinilai tak bisa membedakan Yusril merapat ke pihaknya sebagai pengacara alias advokat ataupun politikus. 

Peristiwa tersebut, kata Hencky, menggambarkan hasil didikan SBY. Seharusnya dalam menghadapi judicial review Yusril, dikatakan Hencky pihak AHY menunjukkan argumentasi yang kuat serta dipertanggungjawabkan.

"Ini sangat memalukan, karena tidak memahami apa yang disebut Judicial Review. Selain itu, tidak bisa membedakan Yusril sebagai pengacara dan sebagai politikus," katanya.

Dia kemudian mengutip perkataan penyair dan filsuf asal Jerman Friedrich Nietzsche yaitu 'terkadang orang tidak ingin mendengar kebenaran karena mereka tidak ingin ilusi mereka dihancurkan'. 

Menurutnya komentar kader Demokrat kubu AHY ketika mengetahui Yusril mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung mewakili empat orang pihaknya mencerminkan hal itu.