Charles Honoris: Setop Keracunan, MBG Sebaiknya Ubah Pola dengan Melibatkan Sekolah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah yang dialami para siswa belum juga behenti kendati BGN mengklaim sudah melakukan evaluasi dan meningkatkan pengawasan. 

Nyatanya dalam sepekan terakhir saja, lebih dari 300 siswa di Sragen, Jawa Tengah  dan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi korban keracunan dari program andalan pemerintah ini.

Baca juga: Cegah Keracunan MBG, BPOM Ingatkan SPPG agar Tingkatkan Sanitasi dan Higiene

Melihat kasus keracunan MBG yang tak kunjung berhenti, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan DPR Charles Honoris, memberikan solusi.

"BGN tidak cukup hanya mengevaluasi sistem yang berjalan. Tapi juga harus mengubah sistem dengan memangkas rantai pasok pengadaan MBG sehingga makanan yang sampai ke tangan siswa adalah makanan yang fresh," ujarnya kepada Tribunnews.com, Kamis (14/8/2025).

Politisi PDIP ini mengatakan teknisnya adalah dengan mengembalikan pengadaan MBG ke sekolah masing-masing.

"Dengan anggaran yang sediakan, sekolah diberi tanggung jawab untuk mengadakan MBG. Salah satu opsinya dengan metode prasmanan, sehingga makanan yang disajikan masih hangat dan fresh," ujar Charles. 

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta ini mengatakan dengan demikian tidak ada lagi SPPG yang memproduksi massal ribuan paket dalam sehari. 

"Sebab hampir semua kasus keracunan disebabkan oleh makanan basi yang tidak terpantau karena telalu banyaknya produksi oleh SPPG. Ini juga membuktikan SPPG yang didirikan secara mendadak belum siap untuk memproduksi makanan secara massal," ujarnya.

SPPG adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Baca juga: Sri Mulyani Tegaskan Anggaran MBG di 2026 Naik Jadi Rp 300 Triliun

Ini adalah unit layanan yang didirikan untuk mendukung distribusi makanan bergizi, terutama dalam program MBG.

Charles mengatakan dalam menjalankan program MBG pemerintah juga harus melibatkan Pemerintah Daerah.

"BGN sebagai representasi pemerintah pusat membuat SOP dan melakukan pengawasan untuk memastikan sistem yang dibuatnya dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah," katanya.

Sementara, Dinas Kesehatan setempat bertugas memastikan kelayakan dan kebersihan dapur.

"Dalam memasak, sekolah bisa melibatkan orang tua murid yang sudah terbiasa masak untuk anak-anaknya," ujarnya.

Charles mengatakan tahun depan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran lebih dari Rp 300 triliun untuk MBG.