Seleksi Kepegawaian di KPK
Isi Pertemuan Perwakilan Eks Pegawai KPK dan Polri, Tak Ada yang Spesifik, Belum Membahas Penempatan
Pertemuan antara perwakilan eks pegawai KPK dan Polri. Tak spesifik hingga belum membahas soal penempatan.
Penulis:
Pravitri Retno Widyastuti
Editor:
Citra Agusta Putri Anastasia
lihat foto
"Kami berpikir mengenai 57 pegawai ini rekomendasi Ombusman dan Komnas HAM itu diselesaikan oleh Presiden," kata mantan Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi KPK, Hotman Tambunan, saat dihubungi, Senin (4/10/2021), dilansir Tribunnews.
Menurutnya, Ombudsman sudah menyatakan pelaksanaan TWK di KPK maladministrasi.
Sementara itu, Komnas HAM menyebut TWK telah melanggar 11 bentuk hak asasi manusia.
"Komnas HAM itu (menyatakan) kan ada pelanggaran HAM. Itu yang paling berat sebenarnya kita ketahui."
"Kan kurang pantas kalau terjadi pelanggaran HAM yang direkomendasikan, oleh Presiden tidak bersikap," terangnya.
Ia pun menilai, rencana perekrutan yang dilakukan Kapolri terhadap eks pegawai KPK adalah bentuk pendelegasian Jokowi dalam menyelesaikan polemik TWK.
Namun, Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang tak kunjung memberikan pernyataan secara langsung atas nasib 57 eks pegawai KPK, termasuk dirinya.
Begitu pula sikap KPK, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kemenpan-RB yang tidak menindaklanjuti temuan Ombudsman serta Komnas HAM.
"Presiden tidak mau langsung berbicara kan, dia mendelegasikan ke Kapolri sudah lah, sudah ada rekomendasi."
"Namun pimpinan KPK tidak juga menindaklanjuti, BKN, Menpan juga tidak menindaklanjuti," ujarnya.
Baca juga: Polri Gaet Ahli Independen, Bahas Mekanisme Perekrutan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN
Baca juga: Tak Hanya AKP Robin, Azis Disebut Punya Kenalan di KPK yang Bisa Digerakkan demi Kepentingan Pribadi
Lebih Baik Dikembalikan ke Posisi Semula
Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, menilai solusi ideal terkait polemik pemecatan 57 pegawai KPK adalah kembali menempatkan mereka ke posisi semula.
Hal ini terkait rencana Listyo Sigit merekrut eks pegawai lembaga antirasuah itu menjadi ASN Korps Bhayangkara.
Pasalnya, menurut Samad, masalah yang dihadapi ke-57 mantan pegawai bukanlah soal diangkat atau tidaknya mereka menjadi ASN.
Namun, di institusi mana mereka pada akhirnya mengabdi.
