Pimpinan KPK Soroti SPBE Instansi Pemerintah yang Tak Estetis Hingga Keamanan Lemah
Bahkan, Alex menyebut, jika indeks SPBE periode 2010-2020 Indonesia menigkat dari 0,426 menjadi 0,6, dari skala 0-1.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyambut baik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terus menunjukan peningkatan.
Bahkan, Alex menyebut, jika indeks SPBE periode 2010-2020 Indonesia menigkat dari 0,426 menjadi 0,6, dari skala 0-1.
Dari survei yang dilakukan, rangking Indonesia membaik dari 107 pada tahun 2018 menjadi uruatan 88 pada tahun 2020.
Meski begitu, Alex menyoroti sejumlah hal yang harus diakui masih ada beberapa masalah serius.
Antara lain kepatuhan seluruh instansi pemerintah untuk mengaplikasikan elemen SPBE sebagaimama yang disebutkan dalam Perpres No.95 tahun 2018.
Baca juga: KPK Tambah Masa Penahanan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin
Hal itu disampaikan Alexander dalam Bincang Stranas PK, SPBE: Mencegah Korupsi Melalui Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang disiarkan kanal YouTube StranasPK official, Jumat (5/11/2021).
"Misalnya dalam pengadaan sistem atau aplikasi, masih berjalan tanpa panduan dan rujukan," kata Alex.
Ia juga mengatakan, bahwa kedalaman dan keamanan sistem informasi website dan aplikasi yang dikembangkan dikelola atau digunakan instansi pemerintah masih belum handal.
Bahkan, menurutnya, kerangka regulasi tentang SPBE belum siap sepenuhnya.
"Diantaran belum terbuat regulasi tentang audit keandalan dan keamanan teknologi dan aplikasi SPBE," tambahnya.
Ia juga menyoroti perihal beberapa kasus insiden cyber yang baru-baru ini terjadi.
Di mana, situs dan dan aplikasi lembaga pemerintah menunjukkan masih tingginya resiko terjadinya insiden cyber.
Baca juga: Logo Serupa KPK Muncul di Riau, Ali Fikri: Kami Tidak Memiliki Kantor Perwakilan di Daerah
"Kualitas website instansi pemerintah masih kurang bagus dan kurang estetis sehingga publik juga enggan untuk berkunjung atau mengakses layanan datanya dan literasi digital di kalangan ASN dan publik juga masih belum memadai dan perlu peningkatan," ungkap Alex.
Ia pun mendesak, agar Kementerian, Lembaga atau Kepala Daerah yang bertanggung jawab dan terkait dengan pencapaian aksi ini untuk meningkatkan Chemistry terhadap aksi SPBU ini.
Dengan Chemistry dan konsep yang kuat di antara para penanggung jawab aksi dan instansi terkait, Saya yakin persoalan tersebut dapat diatasi dengan mudah," jelasnya.
