Presiden Prabowo Minta Keterwakilan Wanita dalam Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo Subianto meminta adanya keterwakilan perempuan dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri.
• Prabowo memberikan arahan penting kepada Komisi Reformasi Polri.
• Pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri merupakan respon Presiden terhadap aspirasi publik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta adanya keterwakilan gender wanita dalam tim Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie usai rapat perdana di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

"Kami rapat ber-10, minggu depan akan ada tambahan satu orang ibu-ibu, belum saya sebut namanya, saya sesuai harapan Presiden supaya ada keterwakilan perempuan maka jumlahnya nanti 11 orang," ucap Jimly.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008 itu menyatakan belum dapat mengungkap siapa sosok perempuan yang akan masuk ke dalam struktur Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Menurutnya ide tersebut langsung dari Presiden Prabowo.

Sebelum adanya komplain, maka Presiden Prabowo sendiri yang mengusulkan. 

"Itu idenya dari Presiden sendiri. Bukan usulan kami, beliau sendiri, namanya sudah ada, tinggal diteken," ujarnya.

Diketahui, Komisi Percepatan Reformasi Polri melangsungkan rapat perdana yang digelar tertutup di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

Rapat perdana tersebut berlangsung sejak pukul 13.00 WIB hingga sore.

Seluruh anggota tim hadir di dalam rapat perdana yang membahas rencana kerja ke depan.

Arahan Presiden

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri yang beranggotakan 10 orang.

Arahan diberikan usai anggota Komisi tersebut dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (7/11/2025).

Adapun ke-10 orang itu antara lain Jimly Asshiddiqie (Ketua), Ahmad Dofiri (Sekretaris), Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Supratman Andi Agtas, Mahfud MD.

Kemudian ada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta tiga Mantan Kapolri Badrodin Haiti, Tito Karnavian, dan Idham Aziz

Dalam arahannya Presiden mengatakan bahwa Polri merupakan salah satu institusi negara yang sangat vital dan krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.