Sering Sindir Jokowi, Kali Ini Fadli Zon Ditegur oleh Prabowo, Gerindra Sampai Minta Maaf

Tak hanya Fadli Zon, dia menyebut seluruh kader pun akan ditegur jika melakukan hal serupa. 

"Sebagai kader Gerindra, adalah hal yang biasa bagi kami jika ditegur apabila ada statement yang kurang tepat. Saya sendiri sebagai Jubir Partai sering kena teguran, begitu juga rekan-rekan anggota DPR lainnya," tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi cuitan Fadli Zon yang menyinggung Presiden Joko Widodo.

Hasto mengatakan, mantan Wakil Ketua DPR itu hanya bisa mengkritik saja.

"Dengan sikap Fadli Zon yang hanya bisa mengkritik tanpa karya nyata bagi rakyat," kata Hasto lewat keterangannya, Sabtu (13/11/2021).

Dijelaskan Hasto, Jokowi sudah memberikan arahan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk segera merespon bencana banjir di Sintang, Kalimantan Barat.

Fraksi PDIP, katanya, juga sudah memberikan bantuan kepada warga yang terdampak.

Ali Ngabalin: Kurang Baca Dia

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin merespons sindiran politikus Gerindra Fadli Zon ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Menurut Ngabalin, Fadli harus lebih sering membaca aturan sebelum melontarkan kritik.

Sebelumnya, Fadli memang sempat menyindir Jokowi kapan mengunjungi Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang sudah kebanjiran selama tiga pekan.

"Jangan banyak ngoceh. Kalau dia berteriak-teriak nanti malu, masa DPR tidak mengerti. Suruh baca, belajar lagi," kata Ngabalin, saat dihubungi, Minggu (14/11/2021).

Kurang baca regulasi yang Ngabalin maksud yakni soal pembagian tugas dalam penanganan bencana di suatu wilayah. Menurut Ngabalin, tidak semua bencana harus ditangani oleh presiden.

Baca juga: Prabowo Tegur Fadli Zon Usai Sindir Jokowi 

"Suruh dia baca undang-undang regulasi. Kalau dia DPR, dia harus tahu aturannya, harus mengerti pada tingkat mana skala nasional ditangani," ujar Ngabalin.

"Pada tingkat mana provinsi bencana daerah ditangani, dan pada tingkat mana bupati, wali kota penanganannya," imbuhnya.