Breaking News:

Pembelajaran Tatap Muka

Hari Anak Sedunia 2021, Lapor Covid-19 Ungkap Persoalan Pembelajaran Tatap Muka Saat Pandemi

Akhir Agustus 2021, pemerintah mengizinkan sejumlah sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Editor: Wahyu Aji
TRIBUN JATENG/TRIBUN JATENG/HERMAWAN HANDAKA
BELAJAR TATAP MUKA - Sejumlah siswa mengikuti pembelajaran tatap muka di SDN Srondol Wetan 01 Kota Semarang , Jawa Tengah, Senin (30/8/21). Setidaknya ada dua kelas yang mengikuti pembelajaran tatap muka yaitu kelas lima dan kelas enam. Untuk kapasitas siswa yang masuk sekolah di batasi hanya 50 persen dari jumlah siswa dengan gambaran 50 persen di sekolah dan 50 persen di rumah. Nanti mereka yang masuk kelas akan di bergantian. Untuk sementara jadwal masuk sekolah pada hari Senin sampai Kamis mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB. Semua siswa maupun guru wajib menerapkan protokol kesehatan 5 M. (Tribun Jateng/Hermawan Handaka) 

Setidaknya, baru 59,91% sekolah yang tercatat melaporkan kesiapannya meski tidak seluruhnya memenuhi poin-poin kesiapan sekolah.

Di sisi lain, Lapor Covid-19 menyebutkan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka tersebut tidak diikuti dengan kesiapan mayoritas pemerintah daerah (Pemda). 

"Kami juga melakukan media crawling dari berbagai media di Indonesia. Kami mendapati setidaknya 868 anak dan 50 tenaga pengajar terinfeksi Covid-19 di sekolah dalam periode 31 Agustus sampai 18 November 2021," tulis Lapor Covid-19 pada keterangan resmi, Senin (22/11/2021). 

Data tersebut didominasi di tingkat pendidikan menengah (32%), dan pendidikan dasar (11%). 

Berdasarkan persoalan di atas, Koalisi Masyarakat Sipil untuk pendidikan di masa pandemi memberikan rekomendasi.  

Pertama, pemerintah perlu memperbaiki peraturan dan panduan pembelajaran tatap muka yang komprehensif. Mencakup perlindungan dan pencegahan transmisi Covid-19 di lingkungan sekolah.

Kedua, memastikan adanya pengawasan dan evaluasi dari dinas setempat terhadap pelaksanaan sekolah tatap muka secara reguler.

Baca juga: PTM Terbatas saat Pandemi Harus Bebas dari Penyebaran Covid-19 

Ketiga, menanggapi dan menindaklanjuti secara aktif setiap laporan tentang pelanggaran prokes dalam PTM

Serta, melindungi setiap warga negara yang memberikan masukkan terhadap kegiatan PTM. Baik pada level kementerian sampai dinas pendidikan di kabupaten dan kota. 

Sumber

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved