Rata-rata Puas dengan Jokowi-Ma'ruf dalam Persepsi Ekonomi, Tapi tidak di Bidang Hukum & Demokrasi
Mardani menilai hasil itu juga tak mencerminkan peran negara dalam menyediakan pekerjaan dan kualitas upah buruh terkait dampak pandemi.
Penulis:
Vincentius Jyestha Candraditya
Editor:
Dewi Agustina
lihat foto
Menurutnya angka tersebut terlalu tinggi di saat banyak rakyat yang masih terdampak pandemi dan menjadi pengangguran, sehingga survei-survei itu disebutnya meragukan.
"Tapi apapun itu kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan survey yang benar dan objektif. Saya tak menuduh siapa-siapa, namun rakyat pun sudah paham dengan permainan lembaga survei. Mudah-mudahan surveinya benar dan objektif agar rakyat tak dibohongi," katanya.
Sedangkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno justru melihat kepercayaan tinggi masyarakat pada kinerja Jokowi-Ma'ruf didasarkan pada persepsi publik soal kondisi ekonomi yang dinilai berangsur membaik.
Namun hal itu berbanding terbalik dengan bidang lainnya yang menjadi sorotan publik seperti bidang hukum.
"Jadi kalau dilihat rata-rata orang puas dengan Jokowi-Ma'ruf dalam hal persepsi ekonomi. Tapi tidak di bidang hukum dan demokrasi yang diberikan lampu kuning oleh publik. Lembaga penegak hukum, terutama KPK, mendapatkan sentimen negatif. Begitupun dengan kualitas demokrasi yang menurun tajam sejak 15 tahun terakhir," kata Adi. (Tribunnetwork/Vincentius Jyestha)
