Rata-rata Puas dengan Jokowi-Ma'ruf dalam Persepsi Ekonomi, Tapi tidak di Bidang Hukum & Demokrasi

Sementara itu, juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengevaluasi kinerja pemerintah sepanjang 2021.

Dia menegaskan seharusnya pemerintah tidak membuat kebijakan yang serba tanggung.

Akan lebih baik kata dia, jika fokus pada bidang kesehatan saja. Dengan membuat rakyat sehat, tentu akan lebih mudah memulihkan ekonomi.

"Seharusnya Pemerintah berfokus pada upaya-upaya bagaimana agar rakyat bisa terhindar dari bencana covid-19. Seperti yang diingatkan berulang kali oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa manusia," kata Herzaky.

Dia juga menilai hasil survei tak mencerminkan sikap pemerintah. Sebab pemerintah dianggapnya kurang terbuka dalam menerima masukan dan kritikan terkait kebijakan yang diambil.

Dampak pandemi bisa lebih diminimalisir, diyakini Herzaky, andaikan pemerintah sejak awal terbuka dengan masukan dari akademisi, kalangan masyarakat sipil, dan partai politik yang berada di luar pemerintahan.

Ketika situasi memburuk, pemerintah baru mau mendengar dan berubah namun itu dianggapnya sudah terlambat.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat itu turut menyoroti isu dimana pandemi dijadikan ajang bisnis oleh pejabat negara.

Dia mengimbau para pejabat menjauh dari pengadaan peralatan maupun hal-hal lainnya yang dibutuhkan seputar pandemi.

"Akan timbul ketidakpercayaan publik yang tinggi atas setiap kebijakan yang diambil, karena ada satu dua pejabat publik yang tersangkut kasus bisnis di seputar pandemi. Ujung-ujungnya akan semakin menghambat kita dalam menangani dan menghadapi pandemi ini," katanya.

Baca juga: Temui Jokowi di Istana Bogor, Gus Yahya Laporkan Hasil Muktamar ke-34 NU dan Kesepakatan Program

Di sisi lain, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta Ujang Komarudin mengkhawatirkan hasil survei yang menunjukkan kepuasan masyarakat akan kinerja Jokowi-Ma'ruf tersebut.

Dia menilai bisa saja hasil survei tersebut tidak objektif.

"Saya mengkhawatirkan apakah surveinya objektif atau tidak. Karena banyak juga survei dibuat untuk mengangkat kepuasan kinerja atau juga elektabilitas kandidat dalam pencapresan. Terkadang banyak survei yang menjungkalbalikkan keadaan," kata Ujang.

Menurutnya kinerja pemerintah ada yang bagus, namun tak jarang yang buruk.

Ujang sendiri tak terlalu setuju dengan tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai angka di atas 70 persen.