Pemindahan Ibu Kota Negara
Pakar Usulkan Pemerintah Kasih Insentif bagi Masyarakat yang Mau Tinggal di IKN Baru
Menurutnya, pembangunan sebuah kota baru hingga bisa ditempatkan oleh masyarakat itu membutuhkan waktu yang lama.
Penulis:
Igman Ibrahim
Editor:
Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Praktisi Senior Tata Kota, Wicaksono Sarosa menyampaikan pemerintah diperkirakan tidak akan mudah untuk dapat menarik masyarakat bisa berpindah dan tinggal di Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan.
Menurutnya, pembangunan sebuah kota baru hingga bisa ditempatkan oleh masyarakat itu membutuhkan waktu yang lama.
"Dari pengalaman saya terlibat dari Bumi Serpong Damai dan sebagainya prosesnya panjang membangun sebuah kota baru hingga benar benar hidup itu membutuhkan waktu yang lama. Secara fisik bisa cepat bangun, tetapi menghidupkan masyarakat kota yang secara sosial budaya itu akan selalu membutuhkan waktu yang lama," ujar Wicaksono dalam diskusi virtual, Sabtu (19/2/2022).
Karena itu, Wicaksono mengusulkan pemerintah untuk memberikan semacam insentif kepada masyarakat yang bersedia pindah di IKN baru tersebut. Tujuannya, nantinya masyarakat bisa secara mandiri pindah dan tinggal di tempat tersebut.
Baca juga: UU IKN Sudah Diteken Presiden, Menteri Suharso Janjikan Lapangan Kerja Buat Warga
"Untuk itu, dibutuhkan insentif yang menarik untuk mereka yang diharapkan pindah pada tahap awal. Karena nanti akan terjadi semacam snowballing proses dan kita harus mengantisipasi adanya celah dan crossover," jelasnya.
Lebih lanjut, Wicaksono juga mengimbau agar pemerintah untuk lebih berhati-hati dan tak gegabah selama proses pembangunan IKN. Berbagai petimbangan teknis juga harus diikuti oleh pemerintah.
Baca juga: Pemerintah Tunggu Aturan Turunan UU IKN Rampung sebelum Mulai Pembangunan
"Harus diingatkan bahwa pertimbangan teknis tidak boleh diabaikan. banyak hal yang tidak bisa dipaksakan, boleh cepat tapi tidak boleh terburu buru. Ini penting sekali. Serta koordinasi. Karena saya lihat koordinasi di dalam masih perlu dibangun gitu ya di dalam pemerintahan sendiri. Jadi ini penting semakin diperkuat karena ini kerja sangat besar," tukas Wicaksono.