Pemilu 2024
Gus Muhaimin Usul Penundaan Pemilu 2024: Reaksi Partai Demokrat, PDIP, Nasdem, PKS, PPP Hingga DPR
Penundaan pemilu akan membuat pihak berkuasa yang lebih lama bisa mengganggu proses demokrasi di Indonesia.
Penulis:
Dewi Agustina
lihat foto
Partai Demokrat: jangan buat gaduh
Partai Demokrat menilai, usulan itu dapat menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebab, dalam berbagai kesempatan Jokowi sudah menegaskan tak ingin memperpanjang masa jabatan maupun periodesasi jabatan presiden yang telah diatur secara tegas dalam konstitusi.
Hal itu disampaikan Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (24/2/2022).
"Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi 1 sampai 2 tahun yang disampaikan Muhaimin Iskandar adalah lagu lama yang bernada sumbang. Pernyataan ini inkonstitusional yang berpotensi menjerumuskan presiden Jokowi melanggar konstitusi," kata Kamhar.
Selain itu, Kamhar berpendapat usulan Gus Muhaimin juga menimbulkan kecurigaan publik di tengah adanya hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan angka kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi berada di angka tertinggi.
Sebab, dia menilai banyak pihak yang merasa survei tersebut tak sesuai dengan kenyataan berkaca dari berbagai masalah yang tengah timbul di tengah publik.
Baca juga: PDIP Tegaskan Tolak Wacana Pemilu 2024 Ditunda: Tak Punya Landasan Hukum Kuat
Misalnya kelangkaan minyak goreng, polemik Jaminan Hari Tua (JHT), dan gelombang tiga pandemi.
"Pernyataan Muhaimin Iskandar diwaktu yang bersamaan membuat publik beralasan menduga hasil survei ini menjadi justifikasi untuk melayani kepentingan agenda perpanjangan masa jabatan presiden. Semoga tidak demikian," ujarnya.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyinggung pihak pemerintah untuk tidak membuat kegaduhan dengan usulan Gus Muhaimin tersebut.
Ia meminta pemerintah untuk lebih fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat.
"Lebih baik Pemerintah dan para pendukungnya fokus pada upaya pemulihan ekonomi. Bukan malah membuat gaduh tiap bulan."
"Gaduh terus tiap bulan, malah mengaduk-aduk konstitusi, bagaimana ekonomi bisa pulih?" kata Herzaky,Rabu (23/2/2022) dikutip dari Kompas.com.
Herzaky mengingatkan, konstitusi telah mengatur pemilu digelar setiap lima tahun sekali.
Di sisi lain, pemerintah, KPU dan DPR juga sepakat Pemilu 2024 dilaksanakan 14 Februari 2024.
