Langkah Kemendagri Internalisasi Core Values Ber-AKHLAK Secara Masif Mendapat Apresiasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar pembangunan karakter Ary Ginanjar Agustian mengapresiasi upaya kongkret Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan implementasi Core Values BerAKHLAK yang di launching oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. 

"Mendagri telah menyampaikan serangkaian sistem dan upaya-upaya dan pencegahan penyimpangan di lingkungan Kemendagri, namun saya mengapresiasi ingatan dari Mendagri yaitu sebaik apapun sistem pencegahan sebaik apapun inovasi yang dilakukan namun pelaksananya  adalah manusia biasa yang memerlukan benteng penguat moral dalam melaksanakannya," kata Ary dalam keterangannya, Jumat (25/2/2022). 

Ary Ginanjar Agustian yang juga merupakan founder dari Emotional and Spiritual Quotient (ESQ) Leadership Center mengapresiasi serangkaian upaya dan langkah kongkret Kemendagri melakukan internalisasi secara masif Core Values BerAKHLAK ini. 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta jajaran Kemendagri untuk dapat mengikuti perkembangan zaman dalam bekerja melayani rakyat. 

Hal itu disampaikan  pada  acara  yang bertajuk 'Kemendagri BerAKHLAK: Transformasi Budaya Kerja di Era 4.0', yang digelar secara luring dan daring di Jakarta, pada Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Kemendagri Rilis 273 Juta Penduduk Indonesia Ter-update Versi Dukcapil

"Mari kita jalankan sama-sama dengan baik dan saya sudah sampaikan banyak kepada teman-teman, Selain merubah sistem juga adalah merubah perilaku. Sistem sehebat apapun juga pasti ada celahnya," kata Tito.

"Sistem sebaik apapun juga tetap berlaku The Man Behind The Gun, di mana senjata sehebat apapun tetap tergantung siapa yang orang yang memakainya," tambahnya. 

Menurut Tito, cara pertama mengubah sistem adalah dengan adanya teknologi yang saat ini formasinya menggunakan keterbukaan. 

"Keterbukaan jangan menjadi musuh, tapi justru kita buat keterbukaan itu menjadi lebih dipercaya publik," jelasnya. 

"Kita sudah dibuat sistem seperti misalnya SIPD (sistem informasi pemerintahan daerah) membuat keuangan daerah daerah lebih terbuka," ucap Tito. 

Dari sudut pandang Mendagri, dari keterbukaan tersebut sudah banyak sekali terobosan yang dimanfaatkan. 

"Saya akui dukcapil (kependudukan dan catatan sipil) paling banyak terobosannya. Dukcapil yang membuatnya lebih terbuka karena sudah satu database," sambungnya. 

Tito pun memberi contoh dengan adanya Anjungan Dukcapil Mandiri, tidak ada sentuhan lagi antara warga masyarakat. 

"Bahkan mengurus perpanjang KTP (kartu tanda penduduk) dulu orang harus balik dulu KTP-nya dari Aceh kembali ke Aceh Sekarang mereka bisa mencetak di mana saja dan itu luar biasa," ujarnya. 

Tito menjelaskan, jika teknologi informasi telah membuat dunia menjadi lebih kecil dan lebih terbuka. 

"Persepsi publik sudah mulai banyak dipengaruhi oleh media sosial, semua informasi yang berhubungan dengan birokrasi pelayanan publik oleh pemerintah termasuk Kemendagri dan BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) dengan cepat bisa naik ke publik dengan cepat mereka bisa memotong jalur birokrasi," imbuhnya. 

"Bagi siapa yang masih mempertahankan kultur lama itu adalah hal yang buruk yang paling buruk adalah ketika praktik-praktik yang buruk yang melanggar hukum tapi karena berlangsung bertahun-tahun sehingga akhirnya yang salah dianggap benar," tuturnya. 

Menurut Tito, semakin menguatnya media termasuk social media, civil society, isu-isu publik adalah tanda-tanda dari open democracy dan menegaskan jika sudah memilih jalan itu harus bisa menerima risikonya. 

Ia menjelaskan, dilematika dari demokrasi mulai muncul beberapa kegalauan yang ada, terutama ketika berhadapan dengan dua fenomena besar salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. 

"Ini tolong dipahami betul oleh kita semua jajaran Kemendagri dan BNPP bahwa sekarang kekuasaan di tangan rakyat kita memerlukan dukungan publik dan memerlukan restu dari rakyat," ujar Tito. 

"Saat ini ada yang namanya survei kepercayaan publik karena sifatnya semua elemen bangsa termasuk Kemendagri dan BNPP sangat ditentukan oleh kepercayaan publik kepada kita. Nah di tengah situasi seperti situasi dposisi rakyat kuat mengontrol negara, kita sebagai aparatur sipil negara yang notabene adalah pelayan negara harus betul-betul mengubah kita sesuai dengan peraturan yang ada," tambahnya. 

Tito pun mengingatkan kembali para pimpinan untuk memetakan kembali dan mencari solusi dari potensi kerawanan korupsi. 

"Saya sudah sampaikan beberapa hari lalu dan tekankan lagi, saya minta rekan-rekan pimpinan komponen para dirjen (direktur jenderal) untuk rapat dengan para direktur dan praktiknya untuk memetakan potensi kerawanan korupsi di tiap-tiap direktorat dan apa solusinya. Serahkan kepada saya, saya kasih waktu satu minggu ke depan duduk bersama membahas semuanya," tegasnya. 

Di tempat yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu langkah roadmap budaya kerja Kemendagri untuk melakukan internalisasi nilai-nilai ber-AKHLAK. 

"IPDN (juga) telah melakukan penguatan mental dan spiritual jati diri dan pamong praja ber-AKHLAK, dihadiri seluruh praja lebih kurang 6 ribu," kata Suhajar.