Megawati Singgung Ibu-ibu Antre Minyak Goreng, Pengamat Beri Tanggapan

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, turut menanggapi komentar yang dilontarkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, soal banyaknya ibu-ibu yang rela mengantri demi mendapatkan minyak goreng.

Umam mengatakan, apa yang disampaikan Megawati blunder besar.

Lantaran, menurut Umam, Megawati berkomentar menggunakan istilah 'njelimet' (rumit).

Bahkan, Umam menilai pernyataan Megawati tersebut seolah-olah tidak sensitif dengan realitas sosial karena faktanya antrean minyak goreng telah menyebabkan korban jiwa.

Baca juga: Mendag Lutfi akan Umumkan Dalang Penyebab Minyak Goreng Mahal dan Langka 2 Hari Lagi

Diketahui, sudah ada dua orang ibu-ibu yang meninggal akibat mengantre minyak goreng, yakni di Kabupaten Berau dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

"Pernyataan Bu Mega yang melabeli perilaku ibu-ibu yang mengantri beli minyak goreng dengan istilah 'njelimet', jelas itu blunder besar."

"Apalagi sudah jatuh 2 korban nyawa ibu-ibu. Seolah tidak sensitif pada realitas sosial yang sesungguhnya," kata Umam, Sabtu (19/3/2022), dilansir Kompas.com.

Lebih lanjut, Umam menuturkan, penyataan Megawati soal antrean minyak goreng ini tidak sejalan dengan jargon 'pro wong cilik' yang selama ini selalu digaungkan oleh Megawati atau PDI-P.

Baca juga: Daftar Harga Minyak Goreng Terbaru Sunco, Bimoli, hingga Tropical, Kini Stok Melimpah

Umam menegaskan masyarakat megonsumsi minyak goreng bukan karena tidak paham aspek kesehatan dari penggunaan minyak goreng.

Namun, dikarenakan keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk sehari-hari.

"Blunder statement Bu Mega membuka ruang interpretasi publik, bahwa jargon 'pro wong cilik' itu ternyata hanya sebatas permainan bahasa elite, yang sejatinya tidak nyambung dengan napas kehidupan rakyat yang sesungguhnya," ujar Umam.

Umam menambahkan blunder semacam ini harus dikelola dengan baik oleh PDI-P jika tidak ingin elektabilitasnya tergerus.

Baca juga: Mendag Tak Bisa Lawan Dugaan Mafia Minyak Goreng, Korupsi Dana Covid-19, Deretan Kasus Doni Salmanan

Selain itu, Umam beranggapan, Megawati seharusnya memahami bahwa masalah kelangkaan minyak goreng ini adalah masalah kebijakan publik.

Umam menilai Megawati seharusnya bisa memperhatikan ketidakberdayaan instrumen negara dan pemerintah yang dibuat tak berdaya oleh instrumen pasar.

"Mega seharusnya lebih kritis dalam mencermati dan mengurai persoalan tersebut, bukan mempermasalahkan ibu-ibu mengantre membeli minyak goreng," ungkap Umam.

Baca juga: Minyak Goreng Kemasan Mahal, Masyarakat Kemungkinan Beralih ke Migor Curah