Hindari Tumpang Tindih Aturan, Pemerintah Usulkan Pemerkosaan dan Aborsi Tak Masuk RUU TPKS

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan tidak akan ada tumpang tindih dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Pria yang akrab disapa Eddy ini mengusulkan agar pengaturan mengenai pemerkosaan dan aborsi tidak diatur dalam RUU TPKS. 

Lantaran kedua hal tersebut sudah diatur dalam revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). 

Hal tersebut disampaiakan Eddy dalam rapat panitia kerja Badan Legislasi DPR, Kamis (31/3/2022).

Baca juga: Pemerintah dan DPR Akan Buat Parameter Pelecehan Seksual Non-Fisik dalam RUU TPKS

Baca juga: Ketua Badan Legislasi DPR Jawab soal RUU TPKS yang Terlalu Lama Disahkan

"Saya mampu meyakinkan, satu ini (RUU TPKS) tidak akan pernah tumpang tindih dengan RUU KUHP karena kita membuat matriks ketika kita akan menyusun RUU TPKS ini,"

"Dan khusus memang mengenai pemerkosaan itu sudah diatur rinci di dalam RUU KUHP," 

"Pemaksaan itu kan berarti tanpa persetujuan. Nah, di dalam RUU KUHP itu adalah perempuan yang tanpa persetujuannya, kemudian dilakukan pengguguran janin dan lain sebagainya masuk dalam konteks tindak pidana," kata Eddy sebagaimana dilansir Kompas.com, Jumat (1/4/2022).

Eddy juga mengatakan, saat ini proses RUU KUHP sudah mendapatkan persetujuan tingkat pertama.

Baca juga: Pembahasan RUU TPKS Akan Dilakukan Badan Legislasi DPR

Meskipun bejalan alot, diketahui revisi RUU KUHP juga akan dituntaskann pada tahun ini. 

RUU tersebut, menurut Eddy juga sudah rinci dalam mengatur soal pemerkosaan dan aborsi.

Mengenai pemerkosaan dalam RUU KUHP diatur pada Pasal 245. 

Sedangkan mengenai aturan aborsi telah diatur dalam Pasal 469 RUU KUHP. 

Pelecehan Seksual Non-Fisik dalam RUU TPKS

Diwartakan Tribunnews.com  sebelumnya, Eddy juga menjelaskan adanya pasal yang mengatur soal pelecehan non fisik dalam RUU TPKS.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 draft RUU tersebut.