Pendidikan GOTAG
RUU TPKS
Berita
-
Komnas HAM: Polisi Masih Gunakan KUHP untuk Tangani Kekerasan Seksual Dibanding UU TPKS
UU TPKS bisa berjalan efektif jika para penegak hukum paham dalam mengimplementasikannya.
-
Baleg DPR Sebut Masyarakat dan Aparat Hukum Harus Disiapkan dalam Pelaksanaan UU TPKS
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menuntut kesiapan aparat penegak hukum dan masyarakat.
-
Peringati Hari Kartini, PDIP Gelar Diskusi Mengenai UU TPKS
Diskusi membahas Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang baru disahkan DPR RI.
-
Aldi Prastianto: Inayes Sambut Baik Disahkannya UU TPKS
Dalam proses penyusunan Undang Undang TPKS yang terdiri 8 BAB dan 93 Pasal ini, DPR dan pemerintah melibatkan 120 kelompok masyarakat sipil.
-
Pemerintah Didesak Segera Susun Aturan Turunan UU TPKS
Titi menyoroti aturan turunan tentang dana bantuan korban dan akses pada informasi tentang tindak pidana kekesaran seksual.
-
UU TPKS Disahkan, Papan Bunga Selamat ke Puan Maharani hingga Panja Warnai Kompleks DPR
papan bunga lainnya juga mayoritas bernarasi sama, para penyintas kekerasan seksual dan korban serta para aktivis sangat bersyukur DPR gerak cepat
-
Tutup Masa Sidang, Ketua DPR Apresiasi Anggota Dewan Tuntaskan Tugas Konstitusional Sahkan UU TPKS
Dia menegaskan agar UU TPKS yang baru saja disahkan harus menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual.
-
Fraksi PKS: Pengesahan RUU TPKS Harus Segera Diikuti Pengesahan RUU KUHP
Sampai saat ini Indonesia belum memiliki rumusan Tindak Pidana Kesusilaan yang komprehensif dan RUU KUHP berusaha merumuskan hal itu.
-
UU TPKS Disahkan, Polri Percepat Pembentukan Direktorat Khusus PPA di Bareskrim
Kepolisian RI menyatakan pihaknya bakal mempercepat usulan pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat khusus di Bareskrim
-
RUU TPKS Disahkan, Perindo Siap Kawal Implementasinya
Perindo memberikan apresiasi disahkannya UU TPKS, minta penegak hukum responsif menangani dan menindak laporan kekerasan seksual terutama hak korban.
-
RUU TPKS Resmi Jadi Undang-Undang, Korporasi Bisa Dijerat Pidana, Denda Paling Banyak Rp 15 Miliar
Setelah palu diketuk, suara tepuk tangan membahana langsung terdengar di ruang rapat paripurna, RUU TPKS resmi jadi undang-undang.
-
UU TPKS Disahkan, Anggota DPR: Momentum Perlawanan Terhadap Kejahatan Seksual
Setelah lika-liku panjang, akhirnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) resmi disetujui menjadi undang-undang.
-
9 Jenis Kekerasan Seksual yang Diatur dalam UU TPKS: Pelecehan hingga Pemaksaan Perkawinan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.
-
RUU TPKS Disahkan Jadi UU, Legislator Golkar: Buah Perjuangan Perempuan di Seluruh Indonesia
Christina menjelaskan, RUU TPKS memiliki dinamika yang sangat alot sejak mulai diperjuangkan tahun 2016 lalu.
-
RUU TPKS Resmi Disahkan Jadi Undang-Undang, Puan Maharani: Hadiah bagi Perempuan Indonesia
Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) resmi disahkan DPR RI menjadi undang-undang
-
Pimpin Rapat Paripurna Pengesahan RUU TPKS, Puan: Ini Momen yang Bersejarah bagi Bangsa
RUU TPKS sudah diperjuangkan sejak tahun 2016 dan pembahasannya cukup mengalami dinamika.
-
Disambut Tepuk Tangan, DPR RI Sahkan RUU TPKS Menjadi Undang-undang
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.
-
Hari Ini Puan Maharani Pimpin Rapat Paripurna Pengesahan RUU TPKS
Selain RUU TPKS, rapat paripurna DPR hari ini juga akan membahas RUU pemekaran 3 provinsi di Papua yang akan disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR.
-
Komnas Perempuan: Pengesahan RUU TPKS Tak Boleh Ditunda
Komnas Perempuan mengapresiasi dan mendukung komitmen DPR untuk membahas dan mengesahkan RUU TPKS
-
Kekuatan Dialog Antarkan RUU TPKS untuk Disahkan Menjadi Undang-Undang
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat bersyukur RUU TPKS disepakati untuk disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR mendatang.
