BLT Minyak Goreng dan Bansos Dinilai Hanya Kebijakan Instan yang Sifatnya Sementara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menyebut, kebijakan BLT minyak goreng dan beberapa jenis bansos lainnya merupakan kebijakan instan untuk menangani masalah yang sifatnya sementara.

Menurut Karyono, beragam bantuan ini disalurkan untuk meringankan beban masyarakat, terutama di tengah situasi pandemi virus corona.

"Kebijakan seperti BLT ini memang tidak menyelesaikan masalah dalam jangka panjang karena tidak menyentuh akar persoalan," kata Karyono dalam keterangannya kepada Tribunnews, Kamis (7/4/2022).

Karyono mengatakan, persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng semestinya diselesaikan dari hulu hingga hilir.

Persoalan minyak goreng tidak bisa diselesaikan hanya di hilirnya tapi diselesaikan secara holistik dan komprehensif.

Baca juga: BLT UMKM 2022 Rp 600 Ribu Segera Cair, Simak Cara Cek Penerima dan Syaratnya

Pasalnya, akar persoalannya harus diurai hingga ditemukan masalah yang mendasar.

"Jika masalah di hulunya tidak diselesaikan maka kasus serupa akan terulang kembali di kemudian hari. Sementara itu, besaran dana BLT dan bantuan sosial lainnya tidak cukup untuk menanggung beban inflasi," ucap Karyono.

Ia juga mengatakan, bahwa kasus kelangkaan minyak goreng perlu perbaikan dari hulu sampai hilir.

Pola produksi hingga distribusi harus diperbaiki dengan menghapus praktik monopoli dari sisi produksi dan distribusi yang selama ini dikuasai oleh beberapa pihak saja.

Baca juga: Jokowi Berharap BLT Minyak Goreng Segera Disalurkan ke Masyarakat: Sebelum Lebaran Harus Selesai

Rantai masalahnya harus segera diperbaiki jika pemerintah serius menjaga stabilitas produk dan harga minyak goreng," tambahnya.

Karyono juga mengatakan, program BLT dan bansos memang menjadi solusi jangka pendek, tetapi di sisi lain menimbulkan masalah baru.

Mulai dari, memicu korupsi dan berbagai penyimpangan, membebani APBN, penyaluran dana tidak tepat sasaran, menimbulkan para spekulan yang memanfaatkan komoditas subsidi.

"Program BLT dan bansos juga membawa dampak negatif terhadap budaya, yakni menciptakan budaya ketergantungan dan sifat malas," jelas Karyono.

Sebelumnya, Pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp 100 ribu per bulan.

Baca juga: BLT Minyak Goreng Mulai Dibagikan, Jokowi Serahkan Langsung ke Pedagang Pasar Angso Duo Jambi