Ponselnya Diretas, Koordinator & Anggota BEM SI Sempat Kesulitan Komunikasi Jelang Aksi Unjuk Rasa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang aksi unjuk rasa 11 April telepon seluler Koordinator dan Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) diretas.

Mereka mengaku kesulitan melakukan komunikasi menjelang aksi unjuk rasa.

"Untuk persiapan besok akhirnya kami berkomunikasi dengan nomor baru," ujar Koordinator bidang Media BEM SI, Luthfi Yufrizal, Minggu (10/4/2022).

Akun Koordinator BEM SI Kaharuddin juga diketahui telah diretas oleh pihak tak dikenal.

Dalam unggahan terakhir akun Instagram @kaharud_din, dimuat pernyataan bahwa aksi 11 April dibatalkan dengan alasan bulan suci Ramadhan dan kasus Covid-19.

Dalam keterangan unggahannya itu, akun koordinator BEM SI menuliskan permintaan mohon maaf.

"Maaf teman - teman seperjuangan sebelumnya bukan untuk mecederai perjuangan kalian, mungkin untuk melakukan aksi saat ini sangat tidak tepat. Jadi saya nyatakan aksi 11 April 202 dibatalkan. Kordinator pusat BEM SI, Kaharuddin HSN DM," tulis Kaharuddin.

Menanggapi hal tersebut, akun Instagram aliansi @bem_si menyatakan dengan tegas bahwa aksi demonstrasi 11 April 2022 akan tetap dilaksanakan.

Dalam sejumlah unggahan cerita @bem_si, banyak simpatisan dan warganet menyatakan dukungan pada gerakan 11 April 2022 dan menyatakan apa yang diunggah oleh akun yang telah diretas itu sebagai hoax.

Baca juga: Gelar Aksi Geruduk Rumah Rakyat di Depan Gedung DPR RI Hari Ini, Berikut Tuntutan BEM SI

Luthfi juga menegaskan bahwa unjuk rasa tetap dilakukan dengan estimasi ribuan massa.

"Nanti kita kira-kira ada 1.000 massa dari kampusnya itu tersebar. Ada dari daerah-daerah juga merapat ke pusat dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dari Jateng, DIY juga ada, banyak," kata Luthfi.

Namun dia pun tidak menampik, apabila setelah maghrib aksinya nanti akan dibubarkan. Mereka tetap patuh dengan instruksi aksi yang sesuai dengan aturan.

"Kalau dari kita lebih menaati undang-undang, karena batas di undang-undang juga sudah ada. Kalau kita memaksakan malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.(Tribun Network/den/wly)