Kasus Minyak Goreng
Diminta Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Luhut Yakin Bisa Selesaikan Tugas Barunya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan tugas baru kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves).
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan tugas baru kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves).
Tugas terbaru tersebut adalah untuk membantu mengurus kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.
Menanggapi hal tersebut Luhut mengaku yakin akan bisa menyelesaikan tugas barunya itu.
Terlebih kondisi suplai minyak goreng di Indonesia kini sudah lebih dari cukup.
Baca juga: PDIP dan PKS Kritik Luhut Tangani Masalah Minyak Goreng, Sebut Menteri Segala Urusan
"Saya hanya bantu saja, sekarang saya kira insya Allah akan beres tuh minyak goreng, yang penting kan selesai," kata Luhut dilansir Kompas.com, Rabu (25/5/2022).
Luhut mengatakan nantinya proses distribusi atau penyaluran minyak goreng ini akan diawasi oleh Satgas Pangan.
Selain itu Luhut juga akan melakukan proses audit kelapa sawit, mulai dari luas perkebunannya, HPL, hingga hasil produksinya.
Proses audit tersebut nantinya akan dilakukan mulai awal Juni, agar produksi dan distribusi minyak goreng bisa semakin tertib.
Baca juga: Soroti Penunjukan Luhut Urus Persoalan Minyak Goreng, Politikus PDIP: Berpotensi Konflik Kepentingan
"Kita pastikan distribusi jalan, penyaluran jalan, pengawasan jalan oleh satgas pangan. Nanti kita audit semua. Kelapa sawit yang belum pernah (diaudit) sepanjang sejarah kita lakukan, luas nya berapa, HPL, produksi nya,"
"Kapan auditnya? Segera, awal Juni, jadi dengan demikian makin tertib," terang Luhut.
Lebih lanjut Luhut menuturkan, penunjukkan dirinya ini merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah minyak goreng.
Namun jika ada pihak lain yang merasa bisa lebih baik, Luhut pun mempersilahkan untuk mengurus persoalan minyak goreng ini.
"Ini solusi, kalau ada yang mau lebih baik silahkan saja. Saya hanya melaksanakan perintah saja. Saya hanya membantu saja, kerja kita semua sama, kerja keras. Tadi menteri perdagangan juga sama," tutur Luhut.
Baca juga: Politikus PDIP Protes Penunjukan Luhut Tangani Persoalan Minyak Goreng
Alasan Pemilihan Luhut
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dari Kemendag, Oke Nurwan, mengatakan Luhut akan berperan seperti sutradara yang membantu proses pendistribusian minyak goreng melalui aplikasi milik pemerintah.
"Kita kan sudah ada sistem aplikasi untuk distribusi minyak goreng lewat SiMirah yang harus pakai KTP, nah kita ngembangin sistem baru lagi atau SiMirahnya diperkuat biar enggak hanya pakai KTP tapi pakai NIK."
"Kata pak Luhut NIK aja, makanya dibantuin. Pak Luhut itu semacam sutradaranyalah tapi pemimpinnya tetap pak Presiden," ujar Oke, Senin (23/5/2022).
Baca juga: Dirjen Agro Kemenperin: Subsidi Minyak Goreng Curah Dicabut Akhir Mei 2022
Nantinya, pembelian minyak goreng curah murah hanya diminta menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukan KTP.
Dengan NIK, bisa diketahui seseorang sudah beli di distributor mana saja.
"Jadi kalo NIK kayak PeduliLindungi. Dia beli di sana lalu di situ, akan ketahuan. Itu yang kami sempurnakan, itu kan cita-citanya, " kata Oke.
Baca juga: Nusron Yakin Luhut Bisa Atasi Masalah Minyak Goreng dalam Dua Pekan
Sementara itu, alasan dipilihnya Luhut untuk membantu Kemendag, kata Oke, karena Luhut dianggap sudah terbukti berpengalaman mengurus masalah Covid-19.
Yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan aplikasi Peduli Lindungi.
"Nasional loh PeduliLindungi itu, walaupun motornya di Jawa dan Bali," sambung Oke.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Galuh Widya Wardani)(Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)
