Sekjen PDIP Jawab Soal Isu Reshuffle yang Kembali Berhembus: Tak Perlu Ribut

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi santai soal isu reshuffle di kabinet Presiden Jokowi.

Menurut Hasto, hal itu merupakan hak prerogatif presiden dan tidak perlu diributkan.

Pasalnya, katanya, hanya akan menguras energi.

“Itu kan mengurangi energi kita, kalau kita semua berpedoman bahwa urusan reshuffle itu merupakan urusan presiden, hak prerogatif presiden, mengapa kita meributkan?,” kata Hasto di sela-sela acara Festival Kopi Tanah Air di Parkir Timur Senayan Jakarta, Sabtu (28/5/2022).

Baca juga: Sekjen PDIP: Waktunya Anak Muda Indonesia Tunjukkan Spirit Nasionalisme Lewat Kopi

Hasto menambahkan, bahwa hak prerogatif presiden diatur dalam konstitusi negara.

Sehingga, presiden dapat melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

Termasuk, menyoroti sejumlah permasalahan yang muncul di masyakat belakangan ini, seperti minyak goreng.

“Misal presiden melakukan evaluasi, mengapa minyak goreng langka? mengapa pergerakan ekonomi rakyat tidak secepat yang beliau harapkan? presiden bisa melakukan evaluasi dan menentukan dengan hak prerogatif siapa yang akan menjadi pembantu beliau,” ucap Hasto.

“Jadi kita tidak perlu meributkan hal itu,” imbuhnya.

Baca juga: Hasto Bantah Sentilan Puan soal Pemimpin Modal Ganteng Ditujukan untuk Rekan Sesama Kader

Hasto pun mengajak, kepada semua pihak untuk membangun energi positif bagi negara, daripada membahas hal-hal yang belum tentu kepastiannya.

“Reshuffle hanya bisa terjadi atas kehendak presiden dan PDIP percaya ketika hal tersebut misalnya dilakukan, itu melalui proses evaluasi atas kinerja menteri-menterinya untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan,” jelas Hasto.(*)