Seleksi Anggota dengan Mengakomodir Kader Partai, CSIS Nilai BPK Langgar Putusan MK
Komisi XI masih mengakomodir kader partai politik untuk menjadi anggota BPK menuai kritik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
Penulis:
Eko Sutriyanto
Editor:
Johnson Simanjuntak
“Ada kode etik BPK, tetapi punishment dan penegakannya kurang berjalan baik,” sebutnya.
Egi menegaskan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak menjamin lembaga BPK bebas korupsi karena beberapa kasus korupsi kerap terjadi di daerah yang mendapat predikat WTP.
“Jual beli predikat sering condong untuk menjaga gengsi, tetapi sebenarnya institusi yang memiliki visi bersih dari korupsi, belum tentu bersih menjalankan amanatnya.”
Egi setuju dengan CSIS bahwa dalam menjalankan fungsi auditif dan eksaminatif, BPK harus lepas dari kepentingan-kepentingan pribadi dan partai agar punishment dan independensi di depan public tetap terjaga.