Setelah Disentil Mahfud MD, Komisi III DPR dan Fadli Zon Akhirnya Bersuara soal Kasus Ferdy Sambo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Lama diam tak terdengar suaranya, akhirnya Komisi III DPR bersuara soal  pembunuhan Brigadir J di rumah eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Kasus ini menghebohkan publik sebulan belakangan ini.

Tak hanya Komisi III DPR, politikus Partai Gerindra Fadli Zon juga kini bersuara.

Kemunculan para politisi Senayan ini terjadi setelah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menyindir para anggota DPR terutama Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum dan keamanan yang cenderung diam menyikapi kasus Ferdy Sambo.

Seperti diketahui, Mahfud MD menyentil para anggota Dewan yang cenderung diam soal kasus ini.

"Selama ini, misalnya saya katakan psikopolitisnya. Semua heran kenapa kok DPR semua diam. Ini kan kasus besar, biasanya kan ada apa, paling ramai manggil, ini mana? Enggak ada tuh," ujar Mahfud, Senin (8/8/2022), dikutip dari Kompas.TV.

Baca juga: Kenapa DPR Diam? Tak Ada Lagi Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang Biasa Kritisi Kasus Seperti Brigadir J

Politisi Senayan Mulai Bereaksi

Di twitter, Rabu (10/8/2022), Fadli Zon mulai berkicau soal kasus Ferdy Sambo.

Sambil menyenggol akun twitter Mahfud MD, Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menulis kasus meninggalnya Brigadir J yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo bak drama India.

"Pak @mohmahfudmd, drama ini sudah terlalu panjang, dengan cerita yang berubah-ubah dan mengejutkan. Peran antagonis dan protagonis silih berganti. Kalah film India," tulis Fadli Zon.

Tak tinggal diam, Mahfud MD membalas cuitan Fadli Zon.

"Ya, memang. Makanya kita bongkar dan sudah terbongkar. Ngomong-ngomong, Pak @fadlizon kok lama tak muncul. Biasanya banyak memberi pencerahan di medsos. Selamat muncul kembali Pak Fadli Zon, drama melankolis Sang Jenderal sudah selesai," tulis Mahfud MD.

Ketua Komisi III DPR Sebut Mahfud MD Komentator

Dianggap diam selama ini, Komisi III DPR juga bereaksi.

Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto mempertanyakan posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam menyikapi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua.

Sebab, menurut dia, apa yang dilakukan Mahfud tidak sesuai tugas pokok dan fungsinya.

"Tersangka belum diumumkan dia sudah umumkan dulu. Apakah yang begitu itu jadi tugas Menko Polhukam?" tanya Bambang ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/8/2022).

Hal tersebut disampaikan Bambang dalam menanggapi pernyataan Mahfud yang menganggap DPR seolah diam dalam menanggapi kasus Brigadir Yosua.

"Apakah itu masuk di dalam tupoksi menteri koordinator politik hukum dan keamanan? Koordinator loh bukan komentator. Menteri koordinator bukan menteri komentator," kata dia lagi.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir menanggapi kritik yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Pak Mahfud itu ngerti enggak kita lagi reses? Reses mana boleh kita panggil-panggil. Kalau sudah masuk (masa sidang), kita pasti panggil (Polri),” tutur Adies pada wartawan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2022).

Ia mengungkapkan, pihaknya selalu melakukan komunikasi informal dengan pihak kepolisian untuk memantau perkembangan penanganan perkara.

Sorotan Mahfud MD

Mahfud MD menyoroti sikap anggota DPR yang diam terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo.

Mahfud menyampaikan demikian saat diwawancarai Kompas TV mengenai perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J tersebut.

Awalnya, Mahfud menyampaikan bahwa kasus tewasnya Brigadir J bukanlah kasus kriminal biasa karena ada psikopolitis dan psikohierarkis.

Itu sebabnya, meskipun kasus tersebut sudah ditangani hingga sebulan lamanya, nyatanya belum juga ada tersangka.

Namun, belakangan kasus tersebut mulai menunjukkan kemajuan signifikan. Hal itu lantaran permasalahan psikopolitis dan psikohierarkis sebagaimana dikatakan Mahfud sudah bisa dieliminasi.

Caranya, kata Mahfud, dengan melakukan bedol desa, yakni memindahkan banyak polisi yang terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir J agar tidak ada kepentingan yang bisa saling menyandera.

"Selama ini, misalnya, saya katakan psikopolitisnya. Semua heran kenapa kok DPR semua diam ini kan kasus besar, biasanya kan ada apa, paling ramai manggil, ini mana? Enggak ada tuh," ujar Mahfud, Senin (8/8/2022).

"Itu bagian dari psikopolitis. Politis adanya mabes di dalam mabes itu yang punya aliansi sendiri-sendiri," tutur dia.