Perjalanan Karier Suharso Monoarfa, Jadi Politisi PPP dan Menteri PPN, Kini Dicopot dari Ketum PPP

Dikutip dari TribunnewsWiki.com, pada Pemilu 2014, Suharso Monoarfa mulai bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009.

Kemudian, politikus senior Suharso Monoarfa terpilih menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2020-2025.

Suharso dikukukan secara definitif sebagai Ketua Umum PPP dalam Muktamar IX di Makassar, Sulawesi Selatan yang digelar pada 19 Desember 2020.

Sebelumnya, Suharso menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP menggantikan Muhammad Romahurmuziy atau Romy yang tersandung kasus korupsi.

Suharso Monoarfa menjadi Ketua Umum PPP ketujuh setelah Muhammad Romahurmuziy, 

Suharso Monoarfa Dicopot dari Ketum PPP

Terkini, Suharso Monoarfa diberhentikan atau dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP.

Menurut Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan PPP, Usman M Tokan, mahkamah partai sepakat dengan usulan pimpinan tiga majelis PPP untuk memberhentikan Suharso sebagai Ketua Umum PPP masa jabatan 2020-2025.

Proses tersebut, berlanjut dengan diadakannya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten yang diikuti pimpinan wilayah 29 provinsi, Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan, banom, serta pimpinan DPP PPP.

“Menghasilkan ketetapan memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dan mengukuhkan H. Muhammad Mardiono sebagai PLT (pelaksana tugas) Ketua Umum DPP PPP sisa masa bakti 2020-2025,” kata Usman pada Jumat (2/9/2022) dan Sabtu (3/9/2022) di Bogor, dilansir Kompas.com.

Melalui keterangannya, Usman menyebut, pimpinan tiga Majelis DPP PPP telah melayangkan surat pemberhentian ketiga untuk Suharso pada 30 Agustus 2022.

Menurutnya, para pimpinan majelis berkesimpulan telah terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas tertuju kepada Suharso Monoarfa secara pribadi dengan masyarakat Indonesia, yang merupakan pemilih dan simpatisan PPP.

PPP Serahkan Berkas Pergantian Ketua Umum Baru ke Kemenkumham

Diberitakan Tribunnews.com, kini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Selasa (6/9/2022).