SBY Khawatir Pemilu 2024 Tidak Adil, PDIP Ungkit Kecurangan Pemilu 2009 dan Anas Urbaningrum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menjawab kekhawatiran Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang mengaku harus turun gunung karena mencium tanda-tanda Pemilu 2024 akan tidak adil dan tidak jujur.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan justru hal semacam itu justru pernah terjadi pada era kepemimpinan SBY.

"Mohon maaf Pak SBY tidak bijak, dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9/2022) seperti dikutip dari Kompas.com.

Hasto meminta SBY untuk bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi karena saat itu merupakan periode kepemimpinannya.

Baca juga: SBY: Saya Harus Turun Gunung, Ada Tanda-tanda Pemilu 2024 Tidak Jujur dan Adil

Dia mengatakan bahwa pada era kepemimpinan SBY ditemukan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang bersifat masif.

"Salah satu buktinya ada di Pacitan," kata dia.

Selain itu, Hasto menyinggung saat SBY terpilih pada tahun 2004.

Saat itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum dijabat Anas Urbaningrum yang masuk Partai Demokrat setahun setelah Pemilu 2004 digelar.

"Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati yang harusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat," kata petinggi PDI-P ini.

Kekhawatiran SBY

Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan ada tanda-tanda pemilihan umum (pemilu) 2024 tidak jujur dan adil.

Hal itu disampaikan SBY dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

SBY mengatakan dirinya terpaksa turun gunung menghadapai Pemilu 2024 dikarenakan adanya tanda-tanda pemilu tidak jujur.

"Para kader mengapa saya harus turun gunung menghadapai Pemilu 2024 mendatang. Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY dalam sebuah video yang beredar seperti dikutip, Jumat (16/9/2022).

Menurut SBY, ada yang menginginkan pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujarnya.

SBY menuturkan dirinya mendapat informasi bahwa Partai Demokrat sebagai oposisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapresnya.

"Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak hak-hak rakyat bukan?" tanya SBY kepada ribuan kader Demokrat.

SBY menyebut mereka yang berencana melakukan upaya demikian dianggap memiliki pikiran batil.

Sebab, kata dia, pemilu merupakan hak rakyat untuk memilih dan dipilih.

"Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah gak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat," ungkap SBY.

Lebih lanjut, SBY menjelaskan selama 10 tahun Partai Demokrat berkuasa tak pernah melakukan kebatilan.

"Ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan pemilu dan pilpres demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," imbuhnya.