Ketua Fraksi Golkar DPR Sarmuji Temui Pengurus KAMMI, Bahas Sistem Pemilu hingga Ketahanan Energi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji mengatakan bahwa setiap sistem memiliki sisi positif dan negatif. 

Sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini, menurutnya, merupakan koreksi dari sistem proporsional tertutup yang dahulu membuat caleg nomor satu hampir pasti terpilih tanpa perlu turun ke rakyat.

Hal itu disampaikan Sarmuji saat menerima audiensi Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari ideologi partai politik, sistem pemilu, hingga kebijakan energi nasional.

“Seburuk-buruknya sistem sekarang, caleg atau anggota DPR dipaksa untuk turun ke lapangan. Tapi ya setiap solusi pasti disertai problem baru, Today’s problem comes from yesterday’s solution-masalah hari ini adalah hasil solusi masa lalu. Tugas kita meminimalkan problem barunya,katanya,” kata Sarmuji, Jumat (7/11/2025).

Sarmuji juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold atau ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu, untuk dapat mengajukan calon presiden yang masih sering menjadi perdebatan publik.

“Kita harus patuh pada putusan MK. Tapi MK juga memandang perlu ada rekayasa konstitusional agar tidak terlalu banyak calon presiden. Misalnya, hanya partai yang punya kursi di parlemen yang bisa mencalonkan. Ini untuk menjaga keseimbangan sistem presidensial,” katanya.

“Ini untuk mencegah terjadinya calon tunggal atau sedikit calon, sehingga tidak kompatibel dengan sistem presidensial yang kita anut. Karena kalau terlalu banyak calon, tidak baik juga bagi sistem ketatanegaraan kita,” sambungnya.

Pertemuan itu juga menyinggung soal ketahanan energi nasional, termasuk kebijakan pencampuran bahan bakar bensin dengan etanol yang digagas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. 

KAMMI menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI itu menilai isu energi merupakan pilar strategis kedaulatan bangsa. 

“Siapa yang punya kedaulatan energi, dia akan menjadi negara besar. Kebijakan etanol ini energi bersih, energi terbarukan, dan bisa menghidupkan pertanian-petani singkong, petani tebu, dan sebagainya,” jelasnya.

Namun dia mengakui bahwa setiap kebijakan baik kerap menghadapi resistensi, seperti penolakan sebagian kalangan terhadap etanol, padahal manfaatnya jelas.  

“Bukan hanya energi bersih yang dihasilkan tetapi juga memakmurkan petani karena permintaan singkong, tebu dan bahan etanol lainnya meningkat,” ujarnya.

Sarmuji pun menegaskan bahwa Partai Golkar konsisten memperkuat kapasitas kader melalui lembaga pendidikan politik.