LPSK Khawatir Serangan Hacker Akan Ganggu Kerja Perlindungan: Harus Ada yang Bertanggungjawab

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Perindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap kekhawatiran atas maraknya praktek peretasan terhadap data-data dan website pemerintahan.

Terlebih kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu, pihaknya memiliki berbagai data masyarakat atau apapun terkait subjek yang pernah membantu pengungkapan suatu perkara. 

"Ya tentu (menjadi kekhawatiran, red), karena itu kan menyangkut subjek-subjek orang-orang yang pernah mengungkapkan suatu perkara. Orang-orang yang punya kontribusi mengungkap perkara," kata Edwin kepada awak media di Cikole, Lembang, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (24/9/2022).

Edwin menyebutkan ketika salah satu objek mengalami peretasan, maka dengan begitu hak atas privasi kebebasan komunikasi dan akses informasi akan hilang. 

Oleh karena itu, dirinya menganggap tidak hanya LPSK yang bakal mengalami kerugian jika memang datanya diretas, melainkan, setiap Kementerian atau Lembaga lain yang mengalami hal demikian.

Termasuk kata dia, masyarakat atau publik yang datanya tersimpan dalam suatu sistem.

"Tapi kan bahayanya bukan untuk soal LPSK saja. Kementerian lembaga lain punya kebahayaan yang sama termasuk juga semua orang, baik pribadi maupun lembaga termasuk jurnalis juga ya semua orang," ucap dia.

Atas hal itu, dirinya menegaskan adanya upaya dari pemerintah untuk dapat setidaknya menyetop praktik hacking yang dinilai meresahkan itu.

Dalam artian lain, ada pihak yang harus bertanggungjawab atas penjamin keamanan data baik untuk Kementerian/Lembaga maupun untuk masyarakat.

"Kalau apapun yang saya sampaikan kita juga bisa mengatasinya. Tinggal posisi di negara siapa yang punya tanggung jawab itu. Apa Kominfo apakah BSSN," tukas dia.

Baca juga: BSSN dan FOKSI Edukasi Santri Bahaya dan Ancaman Serangan Siber

Sebelumnya, sebuah akun hacker yang mengatasnamakan diri Bjorka menghebohkan masyarakat Indonesia, akun tersebut menyatakan telah berhasil membobol data beberapa pejabat baik secara individu maupun secara lembaganya.

Bjorka dalam unggahan di media sosialnya pertama kali menyatakan berhasil membobol data Menkominfo Johnny G Plate dengan membocorkan data pribadi mulai dari NIK, nomor telepon hingga nama orang tua.

Tak hanya Menkominfo Johnny, akun Bjorka itu juga mengklaim telah membobol data beberapa pejabat RI. Berikut daftarnya:

1. Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan

Bjorka mengklaim telah meretas data pribadi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan. 

Bjorka menyebut Luhut belum melakukan vaksinasi ketiga.

Juru bicara Kemenko Marinves, Jodi Mahardi, telah membantah. 

Dia menegaskan Luhut sudah menerima vaksin ketiga atau booster pada Januari lalu.

"Pak Menko sudah booster, kok. Ada sertifikat vaksin ketiganya tertanggal 8 Januari 2022," kata Jodi, Senin (12/9/2022).

2. Menko Polhukam Mahfud Md

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md juga terkena serangan hacker Bjorka. 

Data pribadi Mahfud, dari NIK, alamat rumah, pendidikan, hingga data vaksinasinya, disebar ke publik.

Namun Mahfud Md mengaku tak ambil pusing datanya disebar Bjorka. 

Menurut Mahfud, meski tak disebar, data itu sudah banyak berseliweran di internet.

"Banyak yang japri (komunikasi pribadi) saya bahwa data pribadi saya dibocorkan oleh Bjorka hacker. Saya tak ambil pusing dan tak ingin tahu," cuit Mahfud Md di akun Twitter resminya, Selasa (13/9/2022).

3. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menjadi salah satu pejabat yang diserang Bjorka. 

Data pribadi miliknya, dari nama, alamat, NIK, nomor telepon, nama istri, hingga nama orang tua Anies, disebar Bjorka melalui Telegram.

Merespons hal tersebut, Anies pun cukup santai. 

Dia menyebut data miliknya yang dibocorkan Bjorka itu banyak yang salah.

"Iya, sayang. Nomor induk kependudukannya salah. Nomor HP-nya juga salah," kata Anies Baswedan di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022).