Pemerintah Usulkan Ubah Sejumlah Susbstansi dalam RKUHP

Legislator PDIP itu lalu menegaskan keseriusan Komisi III membahas RKUHP.

"Kami juga sudah mencoba untuk mendengar dengan khidmat, semua jerit tangis dan keluhan masyarakat," ujar Arteria.

Komisi III, dikatakan Arteria, telah mencoba mencermati segala masukan berbagai pihak terkait RKUHP.

Berbagai masukan itu kemudian dibuktikan lewat banyaknya perubahan dalam pasal-pasal krusial di draf RKUHP. Namun, Arteria mengingatkan agar pembahasan RKUHP dilakukan secara hati-hati.

"Karena UU ini adalah UU yang akan dipakai oleh orang. Mulai dari mau buat anak, anaknya lahir, balita, remaja, dewasa, kawin dia, punya anak lagi, jadi bapak ibu, kakek nenek sampai meninggal dunia, itu diatur di KUHP," tandas Arteria.

Sebelumnya, Pemerintah bersama DPR RI menunda pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang semulanya dijadwalkan pada 21-22 November 2022.

"Rapat pembahasan RKUHP dengan DPR besok dijadwalkan ulang (rescheduled)," kata Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Kemenkumham Albert Aries kepada wartawan, Minggu (20/11/2022).

Albert mengatakan pembahasan ini ditunda lantaran Kemenkumham bersama perwakilan tim ahli dan sosialisasi RKUHP bakal melaporkan hasil sosialisasi hingga dialog publik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Karena hasil sosialisasi dan dialog publik RKUHP, serta penyempurnaannya (penghapusan, reformulasi, penambahan redaksional termasuk penjelasan, dan reposisi dari draf RKUHP) perlu untuk dilaporkan dahulu ke Presiden Jokowi oleh Menkumham, Wamenkumham, dan perwakilan tim ahli dan sosialisasi RKUHP," ujar dia.

Albert menuturkan setelah menghadap ke Jokowi, pembahasan RKUHP kemungkinan akan digelar pada 23 November 2022.

"Setelah itu, akan segera dilakukan penyelesaian pembahasan RKUHP bersama DPR, yang kemungkinan akan dilaksanakan pada tanggal 23 November 2022 nanti," ungkapnya.

Sementara, Anggota Komisi III Fraksi DPR Fraksi NasDem, Taufik Basari (Tobas) berharap ditundanya pembahasan RKUHP afar pihaknya kembali mengkaji berbagai masukan masyarakat.

"Saya berharap penundaan ini dalam rangka untuk mengkaji kembali masukan-masukan baik yang disampaikan DPR maupun masyarakat untuk menyempurnakan draf RKUHP dan memastikan tidak ada pasal yang berpotensi bermasalah ke depannya," ungkap Tobas, Minggu.