Berita Edward Omar Sharif Hiariej Terbaru Hari Ini

Wakil Menteri Hukum Prediksi 14 Gugatan KUHP Baru Bakal Masuk Mahkamah Konstitusi

Prediksi 14 gugatan tersebut didasarkan pada pemetaan isu-isu krusial yang sempat menjadi perdebatan publik selama proses penyusunan KUHP

1 hari lalu

Wakil Menteri Hukum Soroti Dampak Putusan MK terkait Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia

Edward Omar Sharif Hiariej, menyoroti dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penafsiran ulang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

1 hari lalu

Pemerintah Pastikan KUHP Baru Tak Batasi Kritik dan Aksi Demonstrasi, Ini Kata Menkum dan Wamenkum

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pemberlakuan KUHP dan KUHAP tidak membatasi kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi.

Senin, 5 Januari 2026

Penangkapan Bisa Dilakukan Tanpa Izin Pengadilan, Wamenkum: Keburu Kabur Kalau Izin Dulu

Wamenkum mengatakan penangkapan tak perlu izin pengadilan dulu karena alasan penangkapan hanya diberi waktu 1 x 24 jam.

Senin, 5 Januari 2026

Wamenkum: Kalau Ada yang Bilang Penyadapan Bisa Tanpa Izin Pengadilan, Itu Hoaks

Wamenkum Eddy Hiariej menyebut kabar yang menyatakan penyadapan bisa dilakukan tanpa izin pengadilan dalam KUHAP baru adalah hoaks.

Senin, 5 Januari 2026

Wamenkum soal Pasal Demo di KUHP: Bukan Izin, tapi Pemberitahuan

Wamenkum Eddy Hiariej menjelaskan soal Pasal 256 tentang demonstrasi dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Senin, 5 Januari 2026

Wakil Menteri Hukum Beberkan Alasan Adanya Pasal Penghinaan Presiden dan Wapres RI dalam KUHP Baru

Eddy juga menyatakan, adanya pasal perlindungan Presiden dan Wapres terhadap penghinaan di KUHP baru juga demi menjaga emosional

Senin, 5 Januari 2026

Wakil Menteri Hukum: Warga Bisa Ajukan Praperadilan Apabila Lapor Polisi tapi Tidak Direspons

Dalam KUHAP ini juga kata Eddy, setiap harta benda yang disita tapi tidak ada hubungannya dengan tindak pidana juga bisa dilakukan praperadilan.

Senin, 5 Januari 2026

Wamenkum Sebut Pasal Penghinaan Presiden Bukan untuk Batasi Kritik: Yang Dilarang Menista dan Fitnah

Wamenkum mengatakan bahwa dalam pasal 218 kritik tidak dilarang, salah satu wujudnya adalah unjuk rasa.

Senin, 5 Januari 2026

Rapat-Paripurna-Setujui-RUU-KUHAP-Jadi-UU_20251118_140504.jpg

DPR Setujui RUU Penyesuaian Pidana Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan Jadi Undang-undang

Keputusan itu berdasarkan hasil rapat kerja Komisi III DPR terkait Pembicaraan Tingkat I RUU Penyesuaian Pidana, di Kompleks Parlemen, Senayan.

Rabu, 3 Desember 2025

Wakil-Menteri-Hukum-Wamenkum-Edward-Omar-Sharif-Hiariej.jpg

Overkapasitas Lapas, Pemerintah Tuding Pidana Minimum Jadi Biang Kerok

Wamenkumham Eddy Hiariej menegaskan perlunya pengaturan ulang pidana minimum khusus dalam RUU Penyesuaian Pidana.

Rabu, 26 November 2025

Pemerintah Usul Penghapusan Hukuman Kurungan Sebagai Pidana Pokok

Eddy menjelaskan bahwa pemerintah mengusulkan sejumlah penyesuaian untuk menyelaraskan sistem pemidanaan nasional dengan KUHP baru.

Senin, 24 November 2025

Wakil-Menteri-Hukum-Edward-Eddy-Omar-Sharif-Hiariej.jpg

Wamenkum Klarifikasi Polemik KUHAP: Penyadapan Diatur UU Khusus, Bukan Polisi Bebas Sadap

Polemik soal penyadapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan DPR akhirnya diluruskan pemerintah.

Rabu, 19 November 2025

Wamenkumham-Edward-Omar-Sharif-Hiariej-dalam-Seminar-Nasional-Urgensi-Penerbitan-Peraturan.jpg

Kemasan Rokok Polos Belum Final, Wamenkum Ingatkan Regulasi Harus Lewat Harmonisasi

Aturan kemasan rokok polos belum final, regulasinya wajib harmonisasi, industri tembakau dikasih waktu bernapas dulu.

Selasa, 28 Oktober 2025

Pemerintah Nilai Dalil Korban Represif Tak Relevan dalam Uji UU TNI di MK

Eddy menilai dalil pemohon dalam perkara uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 UU TNI tidak relevan dengan pasal yang diuji

Kamis, 9 Oktober 2025

Warga Merasa tak Dapat Kerja Layak Gegara Polisi Duduki Jabatan Sipil, Pemerintah: Mengada-ada

Eddy menyampaikan bahwa tudingan soal konflik kepentingan akibat anggota Polri menduduki jabatan sipil adalah “mengada-ada.”

Senin, 8 September 2025

Di Sidang MK Wamenkumham Ungkap Awal Mula Polisi Bisa Isi Jabatan Sipil karena Arahan Jokowi

Eddy mengungkapkan bahwa ketentuan yang memungkinkan anggota Polri menduduki jabatan sipil berawal dari arahan Jokowi saat masih menjabat

Senin, 8 September 2025

KPK Beri 17 Catatan Kritis Soal RUU KUHAP, Wamenkum: Tidak Akan Ganggu Pemberantasan Korupsi

Pemerintah dan DPR sebelumnya juga telah merampungkan pembahasan mengenai Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU KUHAP.

Selasa, 19 Agustus 2025

Wakil-Menteri-Hukum-Edward-Omar-Sharif-Hiariej-atau-Eddy-Hiariej-memberikan-keterangan.jpg

Wamen Hukum Sebut Pemohon yang Gugat Masa Jabatan Kapolri Tidak Dalam Posisi Dirugikan

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyatakan pemohon yang gugat masa jabatan Kapolri tidak dalam posisi dirugikan.

Rabu, 30 Juli 2025

DPR Hapus Ketentuan di RUU KUHAP terkait Larangan MA Beri Vonis Lebih Berat

Panja RUU KUHAP menghapus ketentuan melarang MA menjatuhkan hukuman lebih berat dari putusan pengadilan tingkat sebelumnya atau judex facti.

Jumat, 11 Juli 2025

TAG

Edward Omar Sharif Hiariej

Prediksi 14 gugatan tersebut didasarkan pada pemetaan isu-isu krusial yang sempat menjadi perdebatan publik selama proses penyusunan KUHP

Edward Omar Sharif Hiariej, menyoroti dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penafsiran ulang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pemberlakuan KUHP dan KUHAP tidak membatasi kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi.

Wamenkum mengatakan penangkapan tak perlu izin pengadilan dulu karena alasan penangkapan hanya diberi waktu 1 x 24 jam.

Wamenkum Eddy Hiariej menyebut kabar yang menyatakan penyadapan bisa dilakukan tanpa izin pengadilan dalam KUHAP baru adalah hoaks.

Wamenkum Eddy Hiariej menjelaskan soal Pasal 256 tentang demonstrasi dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Eddy juga menyatakan, adanya pasal perlindungan Presiden dan Wapres terhadap penghinaan di KUHP baru juga demi menjaga emosional

Dalam KUHAP ini juga kata Eddy, setiap harta benda yang disita tapi tidak ada hubungannya dengan tindak pidana juga bisa dilakukan praperadilan.

Wamenkum mengatakan bahwa dalam pasal 218 kritik tidak dilarang, salah satu wujudnya adalah unjuk rasa.

Keputusan itu berdasarkan hasil rapat kerja Komisi III DPR terkait Pembicaraan Tingkat I RUU Penyesuaian Pidana, di Kompleks Parlemen, Senayan.

Wamenkumham Eddy Hiariej menegaskan perlunya pengaturan ulang pidana minimum khusus dalam RUU Penyesuaian Pidana.

Eddy menjelaskan bahwa pemerintah mengusulkan sejumlah penyesuaian untuk menyelaraskan sistem pemidanaan nasional dengan KUHP baru.

Polemik soal penyadapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan DPR akhirnya diluruskan pemerintah.

Aturan kemasan rokok polos belum final, regulasinya wajib harmonisasi, industri tembakau dikasih waktu bernapas dulu.

Eddy menilai dalil pemohon dalam perkara uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 UU TNI tidak relevan dengan pasal yang diuji

Eddy menyampaikan bahwa tudingan soal konflik kepentingan akibat anggota Polri menduduki jabatan sipil adalah “mengada-ada.”

Eddy mengungkapkan bahwa ketentuan yang memungkinkan anggota Polri menduduki jabatan sipil berawal dari arahan Jokowi saat masih menjabat

Pemerintah dan DPR sebelumnya juga telah merampungkan pembahasan mengenai Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU KUHAP.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyatakan pemohon yang gugat masa jabatan Kapolri tidak dalam posisi dirugikan.

Panja RUU KUHAP menghapus ketentuan melarang MA menjatuhkan hukuman lebih berat dari putusan pengadilan tingkat sebelumnya atau judex facti.