Pergantian Panglima TNI

Soal Surpres Calon Panglima TNI, Pengamat: Kalaupun Ada Perubahan, Kita Tidak Tahu Pasti

Pengamat militer Anton Aliabbas berpandangan pengajuan Surat Presiden (Surpres) usulan nama calon Panglima TNI bisa kapan saja.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Tribunnews.com/Gita Irawan
Pengamat militer Anton Aliabbas berpandangan pengajuan Surat Presiden (Surpres) usulan nama calon Panglima TNI bisa kapan saja. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) sekaligus pengamat militer Anton Aliabbas berpandangan pengajuan Surat Presiden (Surpres) usulan nama calon Panglima TNI bisa kapan saja.

Menurutnya, ada tidak ada Ketua DPR tidak menjadi masalah.

Bisa jadi, lanjut dia, pengunduran pengiriman surat tersebut adalah hasil komunikasi antara pimpinan DPR dan Mensesneg Pratikno.

"Apakah isi surat berubah atau tidak? Bisa iya atau tidak. Problemnya adalah dari awal publik tidak tahu siapa nama yang sedianya diajukan pada 23 November lalu," kata Anton ketika dihubungi Tribunnews.com pada Jumat (25/11/2022).

Baca juga: KSAL Yudo Margono Jadi Kandidat Kuat Calon Panglima TNI, Komisi I DPR: Tepat dan Layak

"Artinya, kalaupun ada perubahan, kita tidak tahu pasti. Selama ini yang beredar sifatnya masih rumor," sambung dia.

Selama ini, lanjut Antong, belum pernah ada preseden Presiden mengajukan lebih dari satu nama calon panglima TNI dalam Surpres.

Merujuk Pasal 13 ayat 5 Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI, kata dia, jelas mensyaratkan hanya boleh satu nama yang dimintai persetujuan.

Pasal 13 ayat 5 UU TNI berbunyi:

"Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat".

Baca juga: Analis Militer Sebut Laksamana Yudo Margono Yang Akan Jadi Panglima TNI Adalah Informasi A1

Dan jika nama tersebut tidak disetujui, kata Anton, maka sesuai Pasal 13 ayat 7 Undang-Undang TNI l, Presiden kemudian mengajukan nama baru sebagai calon Panglima TNI.

Dengan demikian menurutnya mengajukan langsung dua nama dalam Surpres usulan Calon Panglima TNI selain melanggar Undang-Undang.

Hal tersebut, kata dia, dapat berpotensi menciptakan kondisi persaingan politik internal di tubuh TNI.

"Politisasi institusi militer menjadi tidak terhindari karena masing-masing calon akan mencoba mengumpulkan dukungan politik sebanyak-banyaknya," kata Anton.

Baca juga: Laksamana Yudo Margono Siapkan Diri untuk Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

Halaman
12
  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved