Amien Rais Dengar Info A1 Partai Ummat Tidak Lolos Verifikasi di KPU

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais mengungkapkan bahwa partainya disebut menjadi satu-satunya partai yang tidak akan lolos dalam tahapan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dia mendapatkan informasi itu dari sumber terpercaya atau informasi A1.

"Saudara saudaraku, video ini kami buat setelah kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Ummat," kata Amien Rais dalam keterangan video yang diunggah dalam instagram pribadinya @amienraisofficial pada Selasa (13/12/2022).

Ia menuturkan bahwa keputusan tersebut merupakan suatu yang janggal dan tidak masuk akal.

Baca juga: KPU Disomasi Atas Dugaan Manipulasi dalam Proses Verifikasi Faktual Partai Politik

Amien Rais menuding KPU Pusat telah melakukan manipulasi untuk meloloskan partai politik  tertentu dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan dan tidak masuk akal. Terlebih kita semua kita telah menyimak berita-berita hari ini di beberapa berita mainstream yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu," jelas Amien Rais.

Lebih lanjut, Amien menuding adanya perintah dari kekuatan besar dengan sengaja menyingkirkan Partai Ummat dari Pemilu 2024.

Namun tidak jelas pihak mana yang dituding eks Ketua Umum PAN itu telah melakukan upaya penyingkiran.

"Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Ummat itu satu satunya yang disingkirkan sehingga Partai Ummat tidak bisa mengikuti Pemilu 2024," ujar Amien Rais.

Oleh karena itu, Amien Rais menegaskan Partai Ummat melayangkan beberapa tuntutan:

1. Menuntut agar semua hasil verifikasi yang telah dilakukan KPU terhadap partai-partai baru dan non parlemen untuk segera diaudit oleh tim independen.

2. Menuntut agar seluruh hasil verifikasi administrasi yang dilakukan KPU terhadap partai-partai parlemen untuk juga diaudit secara independen dan dibuka seluas-luasnya ke publik.

3. Menutut DKPP untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat terkait adanya dugaan kuat intervensi yang dilakukan KPU Pusat ke KPU Provinsi dan Daerah mengenai hasil verifikasi faktual di provinsi dan daerah.

Dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran.