Sikap Golkar di Tengah Memanasnya PDIP vs NasDem Buntut Isu Reshuffle Kabinet

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya wacana perombakan atau reshuffle kabinet kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Kembali ke presiden yang menilai, seberapa bagus performa masing-masing kementerian," kata Dave saat dihubungi, Jumat (6/1/2023).

Namun, Dave mengingatkan agar seluruh koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf tak bermain dua kaki, melainkan fokus untuk mencapai target-target.

"Jangan ada lagi yang tidak fokus ataupun bermain dua kaki akan tetapi semuanya fokus untuk menyelesaikan target-target pemerintahan hari ini," ungkapnya.

Dave mengatakan seluruh anggota kabinet Indonesia Maju berkewajiban untuk mengabdi kepada Presiden Jokowi demi berjalannya pemerintahan.

Baca juga: PAN Tak Masalah Reshuffle Karena Faktor Politik: Contohnya Saat MenPANRB Asman Abnur Mundur

"Seluruh anggota kabinet itu memiliki tugas dan kewajiban untuk mengabdi kepada presiden demi berjalannya pemerintah yang sepenuhnya mengabdi kepada bangsa dan negara," ujarnya.

Ia pun meminta Presiden Jokowi agar segera bersikap apabila perfoma para menterinya kurang baik ataupun terlibat kasus.

"Nah bilamana presiden melihat ada anggotanya yang tidak performa dengan baik, terlibat berbagai macam kasus atau tidak fokus menjalankan fungsinya maka sewajibnya dan sebaiknya untuk segera direvisi kembali ataupun juga diperiksa," ucap Dave.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Reshuffle di Tangan Presiden, Tunggu Saja

Anggota Komisi I DPR RI itu berharap seluruh anggota kabinet Pemerintahan Jokowi-Maruf bekerja secara optimal hingga akhir masa jabatan.

"Kita berharap para anggota kabinet dan juga seluruh koalisi di dalam pemerintahan hari ini benar-benar sepenuhnya kerja secara optimal dan mendukung dan menjalankan fungsinya demi tercapainya seluruh objektifitas daripada pemerintahan hari ini," ungkap Dave.

Jokowi Kembali Beri Sinyal Reshuffle

Presiden Jokowi kembali memberikan sinyal akan ada reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju pada hari ini.

“Besok,” kata Jokowi seusai meninjau Kawasan PT Pertamina, Hulu Rokan, Dumai, Riau, Kamis, (5/1/2023) kemarin.

Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak memastikan apakah reshuffle tersebut jadi dilakukan hari ini.

Baca juga: Zulkifli Hasan Ogah Tanggapi Rencana Reshuffle: itu Bukan Urusan Mendag, Saya Ngurus Ibu-ibu Dulu

“Ya besok, bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," ucapnya.

Jokowi bukan kali ini saja memberikan sinyal kocok ulang kabinet. Ia juga menyampaikan hal yang sama saat meninjau Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, (2/1/2023).

“Tunggu saja,” kata Jokowi kepada wartawan saat itu.

PDIP vs NasDem Memanas

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berharap agar dua menteri dari Partai NasDem segera mengundurkan diri dari kabinet Presiden Jokowi.

Djarot meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), dievaluasi.

Ia juga mengkritisi langkah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Djarot menilai dua menteri dari Partai NasDem tersebut rupanya tidak cocok dengan kebijakan Presiden Jokowi.

"Sebab, rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi termasuk yamg disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," ujarnya.

Djarot mengatakan sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, ia mengungkapkan alasan mengapa kedua menteri tersebut harus dievaluasi.

Ia mencotohkan ketika Indonesia berusaha menjadi negara swasembada pangan atau kedaulatan pangan, namun produksinya ternyata tidak mencukupi.

"Sehingga, harga beras naik dan baru saja datang impor beras dari luar 500 ribu ton. Padahal prinsipnya adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan," ungkap Djarot.

Selain itu, Djarot juga mengungkit terkait kebijakan food estate yang sebagiannya dinilainya gagal.

"Ini kan tanggung jawab dari Kementerian Pertanian untuk food estate, siapapun yang menginisiasi di depan tentang program food estate tapi Menteri Pertanian itu harus di depan," ucapnya.

Ia menambahkan demikian halnya pada musim tanam, Indonesia pasti mengalami kelangkaan pupuk.

Djarot pun menantang Kementerian Pertanian untuk memberikan kepastian harga pupuk.

"Berani enggak kita terutama Kementerian Pertanian berada di garis depan untuk bisa memberikan kepastian harga dan memberikan subsidi kepada harga, bukan kepada pupuk, tapi kepada outputnya," jelasnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate menyindir jika saat ini banyak pihak yang seolah-olah mengatur hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah olah jadi presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogatif rights presiden," kata Johnny kepada wartawan, Rabu (4/1/2023).

Ia mengingatkan semua pihak agar tak membuat ruang diskursus politik menjadi bising tidak bermanfaat.

"Enggak usah lah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat," ujar Johnny.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menyebut reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Terkait kabinet dan reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif presiden. NasDem selalu konsisten dengan sikap tersebut," ungkap Johnny.

Johnny memastikan NasDem mendukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga berakhir pada 2024.

"NasDem mendukung Pak Jokowi dengan segenap kemampuannya baik di pemerintahan maupun di parlemen. Dan akan tetap konsisten dengan sikap memberikan dukungan penuh pada Pemerintahan Pak Jokowi - Kiai Ma'ruf Amin," tegasnya.

Lebih lanjut, Johnny mengajak agar semua pihak fokus pada penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang membutuhkan stablitas politik, soliditas nasional dan kegotongroyongan bangsa dalam menghadapi tantangan akibat perubahan situasi geopolitik global.

"NasDem terus memberikan dukungan pada pemerintah dan tidak akan menjadi desertir politik," imbuhnya.