Resuffle Incar 2 Menteri NasDem karena Dukung Anies Baswedan, PDIP: Silakan Terjemahkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan angkat suara soal usulan dua Menteri dari Partai NasDem yang diminta dievaluasi saat isu resuffle kabinet.

Politikus PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga tidak mau ambil pusing soal banyak pihak yang mengartikan usul dari partainya itu karena Partai NasDem mendukung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024 mendatang.

"Gini, mengenai ada alasan (usulan resuffle karena Partai NasDem dukung Anies Baswedan) seperti itu orang menterjemahkannya silakan-silakan saja," kata Eriko di sela-sela diskusi bertema 'Golden Tiket Capres PDI-P: Mega "Turun Gunung?" di Kafe Politik, Jakarta Selatan, Sabtu (7/1/2023).

Eriko sudah menanyakan alasan usulan tersebut ke Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat.

Usulan itu muncul karena salah satu bentuk evaluasi kinerja Kementerian yang merupakan mitra dari Komisi IV DPR RI tersebut.

"Contoh mengenai data soal impor beras ini, pada akhirnya harus melakukan impor, dan kita kan nggak boleh berspekulasi terhadap kedaulatan pangan terhadap ketahanan pangan istilahnya seperti itu, nah ini juga tentu di evaluasi di rekan-rekan legislatif salah satu adalah Komisi IV, mitranya, itu memang murni harus di evaluasi," tuturnya.

"Bahkan juga termasuk nanti bisa ditanyakan juga kepada teman-teman komisi IV ada juga mengenai masalah RT RW, lahan dan lain lain yang juga perlu di evaluasi," sambungnya.

Eriko menyinggung soal PDI Perjuangan pun pernah menjadi partai oposisi dari Pemerintah kala itu. Namun, pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut.

"Kalau soal dikatakan antitesa itu kan sebenarnya itu kan etika, kalau kita sudah misalnya mau mengambil sesuatu yang berlawanan atau antitesa ya etikanya sebenernya kami dulu juga pernah menjadi oposisi, ndak ada masalah juga kan," ucapnya.

"kalau di luar pemerintahan kan sah sah saja, kita hidup kan pilihan, kami pernah menjadi di luar pemerintahan, ternyata juga bermanfaat, lebih bisa mengakomodir kepentingan rakyat dan pada akhirnya kami bersyukur kehadirat Tuhan kami memenangkan," ungkapnya.

Baca juga: Di Tengah Rencana Reshuffle Kabinet, Tiga Tokoh Ini Temui Presiden Jokowi di Istana

Lebih lanjut, Eriko saat ini mengatakan jika soal isu resuffle kabinet tersebut merupakan hak dari Presiden RI Joko Widodo.

"Jadi kenapa tidak berani mengambil langkah seperti itu, itu juga perlu menjadi suatu pertanyaan sendiri. Tapi sekali lagi itu kami kembalikan kepada kewenangan Bapak Presiden Jokowi untuk memutuskan itu," bebernya.

Sebelumnya, desakan reshuffle menguat setelah keputusan Partai NasDem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Sejumlah kelompok pendukung Jokowi tak suka NasDem mendukung sosok yang dinilai bertentangan dengan Jokowi secara politik.

Bahkan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir agar NasDem direshuffle sebab berkompromi dengan pihak yang dianggap mereka berseberangan dengan pemerintah.

NasDem juga dianggap melanggar etika pemerintah.

"Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden," ujarnya.

Baca juga: Bocorkan Soal Reshuffle, Wapres Maruf Amin: Presiden Serap Informasi Kinerja para Menteri

Ketua Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat meminta agar Presiden mengevaluasi dua menteri dari Partai NasDem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Alasannya, Djarot mengaku prihatin melihat Indonesia saat ini masih melakukan impor beras. Padahal dulu, katanya, Indonesia sudah berbicara banyak ihwal swasembada beras.

"Saya yang agak prihatin ketika kita sudah di masa lalu gembar gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik," kata Djarot kepada awak media di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

"Justru seharusnya pemerintah intervensi dong, jangan sampai pas saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor, yang sakit petani," tambah mantan eks Gubernur DKI Jakarta ini.

"Mentan dievaluasi, Menteri Kehutanan terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," katanya.

Evaluasi ini, lanjut Djarot, mengingat Jokowi sudah menjelang akhir masa jabatannya. Sehingga nanti program yang sudah dicanangkan dapat bisa tercapai.

"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program yang sudah dicanangkan oleh pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," tegasnya.