Respons Komnas Perempuan soal Ketua DPRD PPU Laporkan Wanita Pemeran Video Syur

TRIBUNNEWS.COM - Komnas Perempuan angkat bicara soal kasus pelaporan oleh Ketua DPRD Penajam Paser Utara, Syahruddin M Noor terhadap seorang wanita berinisial FA terkait video syur mereka yang viral di media sosial.

Komisioner Komnas Perempuan, Rainy Hutabarat mengungkapkan FA telah mengadukan pelaporan kasus ini ke pihaknya melalui kuasa hukumnya,

Rainy menjelaskan FA dan Syahruddin disebut melakukan hubungan intim di salah satu hotel di Jakarta.

FA, lanjut Rainy, mengaku bersedia melakukan hubungan badan tersebut lantaran terhimpit masalah ekonomi.

"FA diketahui melakukan hubungan intim dengan SMN, Ketua DPRD Penajam Paser Utara karena tekanan ekonomi dan ia diiming-imingi uang Rp 1,5 juta," kata Rainy dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Rabu (18/1/2023).

Menurutnya, FA telah merekam hubungan intim dengan Syahruddin tanpa persetujuan.

Baca juga: Sosok Syahruddin M Noor, Ketua DPRD Penajam Paser Utara yang Polisikan Wanita Pemeran Video Syur

Lalu, rekaman video tersebut dikirimkan ke seseorang berinsial RX.

Rainy mengungkapkan FA masuk dalam kategori Perempuan Berkonflik dengan Hukum (PBH) dan disangkakan sejumlah pasal terhadapnya.

"Dalam kasus ini, FA adalah Perempuan Berkonflik dengan Hukum (PBH) yang disangkakan dengan Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 4 ayat 1 huruf a UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi juncto Pasal 55 KUHP," ujar Rainy.

Rainy menegaskan FA memiliki hak yang wajib dihormati dan dipenuhi oleh negara sebagai tersangka dalam kasus ini.

Di antaranya adalah hak praduga tidak bersalah dan hak atas bantuan hukum yang efektif dan berkualitas.

Serta hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dan hak untuk diinformasikan terkait sangkaan yang dituduhkan serta tidak dibebankan pembuktian.

Sebelumnya, Syahruddin melaporkan FA terkait dugaan kasus tindak pidana kesusilaan lewat media elektronik di Dittipdisiber Bareskrim Polri.

Laporan tersebut dibuat pada 10 Juni 2022 dengan nomor laporan LP/B/0270/VI/2022/SPKT/Bareskrim Polri.

Kemudian, laporan pun ditindaklanjuti dengan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik/213/VII/2022/Dittipidsiber tertanggal 24 Agustus 2022 dan SP.Sidik/237/IX/2022/Dittipidsiber pada 14 September 2022.

Baca juga: Video Syur Bareng Ketua DPRD Penajam Paser Utara Tersebar, Mahasiswi Dipenjara, Pengacara Tak Terima