Isu Reshuffle Rabu Pon Semakin Menguat, Sekjen Nasdem Ngacir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat. Presiden bahkan dikabarkan akan melakukan reshuffle pada Rabu Pon berdasarkan kalender Jawa.

Untuk diketahui Presiden kerap melakukan reshuffle pada Rabu Pon.

Terkait hal tersebut Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku tidak mengetahuinya. Pada Rabu lusa ia bersama Presiden akan berangkat ke Bali pada sore hari.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Rabu Pon, PPP Ngaku Belum Diberi Tahu Jokowi

“Saya enggak tahu. Rabu saya dampingi presiden ke Bali. Sore berangkat,” kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin(30/1).

Pramono tidak menjawab pasti apakah reshuffle akan dilakukan sebelum Presiden berangkat ke Bali. Ia kembali mengulang pernyataan bahwa pada Rabu sore, Presiden akan ke Bali.

“Ya Rabu sore pergi ke Bali, sampai Kamis,” katanya.

Pramono mengatakan meskipun ia mengetahui informasi mengenai reshuffle, ia tidak bisa membocorkannnya ke publik.

“Walaupun tahu mohon maaf ya,” pungkasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki pertimbangan sebelum melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Viva menyebut pertimbangan itu terkait kinerja para menteri dan juga mengenai politik.

"Reshuffle itu hak prerogatif presiden, baik pertimbangannya tentang kinerja menteri atau soal politik," kata Viva.

Lebih lanjut, kata Viva, PAN menghormati Konstitusi bahwa soal reshuffle itu kewenangan presiden.

Hal itu diatur di pasal 17 UUD RI 1945 bahwa dalam menjalankan pemerintahannya presiden dibantu oleh menteri-menteri yang membidangi urusan tertentu di pemerintahan, yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Baca juga: Cak Imin: Reshuffle Hendaknya Tidak Sekadar Politis, Tetapi Meningkatkan Kinerja Pemerintahan

"Presiden tentu memiliki pertimbangan yang khusus dan detil yang berkaitan dengan kinerja menteri yang berdampak kepada kinerja pemerintahan dan juga karena pertimbangan politik agar dapat menjalankan tugas melayani masyarakat, bangsa dan negara dengan baik," ujarnya.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku belum diberi informasi terkait reshuffle itu.

"Apakah PPP sudah diajak bicara? Jawabannya saya hari ini Senin pagi, saya ingin sampaikan, itu belum, PPP menyerahkan kepada presiden," kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani.
"Sampai dengan saat ini presiden kan belum menjelaskan kapan kalaupun reshuffle itu ada akan dilakukan," imbuhnya.