Ketika Langkah Anies Baswedan Terusik Perjanjian dengan Prabowo, Apakah Akan Mulus Jadi Capres 2024?

Setelah itu, Anies Baswedan tetap tidak menjawab pertanyaan wartawan terkait perjanjian tersebut.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memilih menjawab pertanyaan lain, yang dilempar lagi oleh wartawan lain.

Terpisah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi partai pendukung Anies Baswedan dalam Pilkada DKi Jakarta mengaku tak mengetahui perjanjian Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

"Saya tidak tahu perjanjian tersebut," kata juru bicara PKS Muhammad Kholid saat dikonfirmasi, Selasa (31/1/2023).

Kholid lantas mempertanyakan maksud Sandiaga mengungkapkan adanya perjanjian tersebut.

"Baiknya kita move on menatap ke depan," ujarnya.

Berbagi Biaya untuk Pilkada DKI

Sementara itu, Sudirman Said, utusan Anies di tim kecil rencana Koalisi Perubahan mengatakan dirinya tak mengetahui perjanjian Anies dan Prabowo Subianto terkait Pilpres.

Menurut Sudirman Said, dirinya hanya mengetahui jika Anies sempat ditawari Ketua Umum Partai Gerindra itu menjadi calon wakil presiden (cawapres) di 2019.

"Mengenai perjanjian Pilpres tidak pernah mendengar itu. Yang ada adalah saya ini membantu Pak Prabowo ikut membicarakan kepada Pak Anies kemungkinan Pak Anies bersedia menjadi cawapres," kata Sudirman Said seusai PKS nyatakan dukung Anies sebagai capres 2024 di Gubug Makan Mang Engking Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (30/1/2023).

Sudirman Said menyebut bahwa kala itu dirinya menyampaikan tawaran itu berkali-kali dan jawaban Anies tetap sama, yakni sedang mengurusi DKI Jakarta.

"Berkali-kali saya diskusi, jawaban beliau (Anies) 'saya akan fokus mengurus Jakarta karena itu di Pemilu (2019) ini saya tidak ikut'," ujarnya.

Ia menjelaskan komitmen itu pun disampaikan Anies dalam wawancara dengan Mata Najwa dan belakangan menjadi viral.

"Jadi saya tidak tahu perjanjian yang dimaksud Pak Sandi mudahan-mudahan beliau keliru," ucap Said.

Lebih lanjut, Sudirman Said mengungkapkan jika dirinya hanya mengetahui perjanjian antara Anies dan Sandiaga Uno soal pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta.