KUHP Baru Sudah Diundangkan, Masyarakat Hukum Pidana Ajukan Rekomendasi Ini ke Pemerintah

"Dari penataran ini diperoleh kesimpulan bahwa tidak mudah memahami substansi KUHP baru ini bagi dosen hukum pidana apalagi ketika KUHP baru ini akan diimplementasikan oleh penegak hukum tiga tahun yang akan datang," sebutnya.

Karena itu pemerintah direkomendasikan segera melakukan serangkaian pelatihan kepada penegak hukum, hakim, lembaga pemasyarakatan, balai kemasyararakatn, dosen karena ada perubahan paradigma dalam pemidanaan, dan beberapa tindak pidana yang baru dan perlu difahami dengan baik.

Selain itu perlu pula segera dibuatkan beberapa modul yang mudah difahami oleh penegak hukum, hakim, lembaga pemasyarakrakatan, balai kemasyarakatan dan tentu juga bagi pengajar hukum pidana, sehingga membantu memahami dengan mudah substansi KUHP baru ini.

Kesimpulan lainnya, KUHP baru terbukti banyak menampilkan perubahan terhadap KUHP lama, sehingga jika tidak segera persiapkan dengan baik, akan terjadi kekacauan dalam penegakan hukum ketika KUHP baru ini diberlakukan pada 2 Februari 2026.

Penataran dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum UP Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., MSi. dan dihadiri Ketua Umum MAHUPIKI Dr. Yenti Garnasih, S.H, M.H.

Baca juga: Melalui KUHP Baru, Hukum Pidana Dinilai Sebagai Cerminan Jati Diri Bangsa

Para pengajar di kegiatan penataran ini terlibat langsung dalam penyusunan KUHP dan terlibat dalam diskusi tentang substansi KUHP baru ini termasuk Guru Besar Hukum Pidana dan pengurus MAHUPIKI yang sejak awal terlibat dalam proses penyusunan KUHP baru.

Pengajar yang diundang tampil adalah Prof. Dr. Marcus Priyo, SH. M.H (guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada); Prof. Dr. Topo Santoso (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UI); Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA (Guru Besar Fakultas Hukum UI); Prof. Dr. Pujiono, S.H, M.Hum (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro); Prof. Dr. Elwi Danil, S.H, MH (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Andalas); Dr. Yenti Garnasih, S.H, M.H (Ketua Umum MAHUPIKI); Dr. Chairul Huda, SH, MH (Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiya Jakarta); dan Dr. Surastini Fitriasih, SH, M.H (Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UI.