SETARA Institute Sebut Pemerintah Tersandera Politisasi Identitas
SETARA Institute memberikan sejumlah pernyataan menyikapi kasus-kasus intoleransi dan diskrimansi.
Editor:
Adi Suhendi
lihat foto
Stabilitas di tahun politik bukanlah alasan yang dapat dibenarkan (valid and permittable) untuk melakukan pembatasan hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dan mendesak minoritas untuk tunduk pada tekanan kelompok yang mendaku sebagai representasi kelompok yang banyak.
Namun, Pemerintah pada kenyataannya tersandera politisasi identitas agama, sehingga tidak berani mengambil tindakan presisi.
Karena itu, dalam pandangan SETARA Institute, pada kasus-kasus pelanggaran KBB, yang mengalami eskalasi sejak awal 2023, pemerintah tidak boleh canggung dalam melakukan penegakan hukum secara presisi dengan tujuan menjamin keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku.
"Impunitas semper ad deteriora invitat. Ketiadaan penegakan hukum akan mengundang kejahatan lain," tulis SETARA Institute. (*)
| Prakiraan Cuaca Kota Yogyakarta, Kamis, 27 Agustus 2025: Potensi Diguyur Hujan di Siang Hari |
|
|---|
| Mahfud MD Minta UGM Tak Bela Mati-matian Ijazah Jokowi: Penjelasannya Cukup, Bukan Urusan UGM Lagi |
|
|---|
| Momen Prabowo Bertemu Gus Miftah, Buku ‘Merawat Kebhinekaan’ Jadi Sorotan di Tengah Isu Intoleransi |
|
|---|
| Tepis Polemik, Sekda Sleman Klarifikasi Pernyataan Guru Harus Cicipi Makanan Bergizi Gratis |
|
|---|
| Prakiraan Cuaca Kota Palembang Rabu, 27 Agustus 2025: Siang Cerah, Malam Berawan |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.