Soal Cawe-cawe Pemilu, Mahfud MD: Anies Baiknya Kompakan Koalisi, Biar Nggak Dijegal Internal

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tak akan melakukan penjegalan terhadap pasangan calon (paslon) capres atau cawapres yang didaftarkan dalam Pemilu 2024.

Pemerintah justru ikut serta menjaga dan melindungi hak-hak setiap paslon.

Hal itu diungkap Mahfud MD setelah selesai memimpin upacara di Lapangan Pancasila, Ende, NTT pada Kamis (1/6/2023).

"Tidak ada (niatan pemerintah) menjegal (salah satu paslon), itu tidak ada. (Justru) kita lindungi hak-haknya," ujar Mahfud MD dikutip dari Kompas Tv.

Baca juga: Terkait Capres, PAN Dinilai Hanya Ikut pada Arahan Presiden Jokowi 

Menurut Mahfud, hal ini biasa terjadi menjelang kontestasi.

"Itu bagian dari perlombaan dari kontestasi politik."

"(Seseorang) yang mengatakan ini juga mungkin (bermaksud) biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit," ujar Mahfud.

Diketahui, kekhawatiran pemerintah ikut cawe-cawe dan bakal menjegal salah satu paslon itu muncul dari kelompok antitesa pemerintah.

Dalam hal ini partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan.

Justru, Mahfud mengingatkan Anies Baswedan untuk selalu kompak bersama seluruh pendukungnya.

"(Saya katakan) Anies, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri," ungkap Mahfud Md.

Baca juga: Gaji PNS, TNI, Polri dan Pensiunan akan Naik, Diumumkan Jokowi pada Agustus 2023

Kelompok Antitesa Pemerintah

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan melakukan penyimpangan kekuasaan atau abuse of power, dalam hal ini melakukan upaya untuk menjegal salah satu paslon.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Juru Bicara PAN Viva Yoga Mauladi menyikapi cawe-cawe Jokowi dalam kontestasi politik 2024.

"Pak Presiden Jokowi tidak akan melakukan atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara atau menggerakkan institusi negara untuk tujuan politik.

"Saya meyakini hal itu tidak akan dilakukan oleh Presiden Jokowi," kata Viva Yoga, Kamis (1/6/2023).

Apabila mengacu Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang di dalamnya mengatur mengenai mekanisme, prosedur, dan proses pilpres, tak ada norma yang dilanggar Presiden.

"Secara yuridis, tidak ada aturan dan Undang-undang yang dilarang, terutama Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu."

"Secara etis, tidak ada norma dan kepatutan yang dilanggar," kata Viva Yoga.

Baca juga: Jokowi Didesak Batalkan Izin Ekspor Pasir Laut, Keuntungan Tak Setimpal dengan Kerusakan Lingkungan

Dengan adanya pro kontra soal cawe-cawe ini, Viva menuding kalau hal tersebut muncul karena adanya kekhawatiran kelompok antitesa Presiden Jokowi.

Kelompok tersebut, menurut Viva, merasa khawatir karena banyaknya masyarakat yang merasa puas dengan kinerja pemerintah

Apalagi hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi terbilang tinggi.

"Jangan-jangan ada rasa kekhawatiran dari 'kelompok antitesa presiden' dengan hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yang masih tinggi, 74,5 persen (Populi Centre) akan berpengaruh secara elektoral akibat Jokowi effect."

"Sehingga, membuat opini character assasination terhadap figur Presiden Jokowi dengan mengatasnamakan demokrasi," kata dia.

Padahal menurut Viva Yoga, Presiden Jokowi boleh ikut terlibat dalam memastikan kontestasi politik agar bisa berjalan secara damai.

"Presiden mesti juga ikut terlibat dan bertanggungjawab agar pemilu 2024 berjalan secara luber, jurdil, aman, damai, dan bahagia," kata Viva Yoga.

Baca juga: Jokowi Ajak Semua Pihak Tolak Politisasi Identitas dan Politisasi Agama di Pemilu 2024

PKS Beri Reaksi

Tak hanya PAN, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendukung keinginan Jokowi untuk cawe-cawe demi kepentingan bangsa.

Terlebih cawe-cawe untuk kelancaran proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar susai jadwal.

Demikian disampaikan oleh Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri.

"Cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan proses Pemilu agar berjalan lancar sesuai jadwal kita dukung," kata Ahmad Mabruri, Kamis (1/6/2023).

Dikatakan Ahmad Mabruri, PKS justru mengkritik keras bila cawe-cawe Jokowi tersebut dikatakan sebagai cawe-cawe yang menghambat anak bangsa untuk ikut berkontetasi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Cawe-cawe yang menghambat anak bangsa untuk ikut kontestasi Pilpres kita kritik keras," lanjut Ahmad.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Rizki Sandi Saputra/Fersianus Waku)