Jadi Kuasa Hukum Pemilik Ruko di Pluit, Kamaruddin Simanjuntak Sebut Ketua RT Ingin Bangun Chinatown

TRIBUNNEWS.COM - Nama Advokat Kamaruddin Simanjuntak kembali mencuat, terkini lantaran menangani perkara hukum soal ruko di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Kamaruddin ditunjuk menjadi kuasa hukum oleh pemilik ruko blok Z4 Utara dan Z8 Selatan di Jalan Niaga yang dituding menyerobot lahan fasilitas umum.

Adapun pihak yang mengatakan hal tersebut yakni Ketua RT setempat, Riang Prasetya.

Setelah ditunjuk menjadi kuasa hukum, Kamaruddin langsung melaporkan Ketua RT 11/RW 03 Kelurahan Pluit, Riang Prasetya ke Polda Metro Jaya atas dugaan beberapa pelanggaran hukum.

Sebelumnya, pemilik ruko telah memberikan somasi ke Riang Prasetya, bahkan sudah tiga kali.

Karena merasa tak dihiraukan, laporan pun diajukan.

Baca juga: Kamaruddin Simanjuntak Tanggapi Dugaan Perselingkuhan Rendy-Syahnaz, Soroti Kasus Perceraian

Kamaruddin menyebut, Riang Prasetya dibekingi para jawara yang menuntut pembongkaran puluhan ruko di lingkungan tersebut.

Riang Prasetya juga diduga kuat melakukan beberapa pelanggaran hukum dalam kasus ini.

Kamaruddin pun menunjukkan sejumlah bukti bahwa Riang Prasetya memiliki misi terselubung di balik kisruhnya puluhan ruko itu.

"Jadi di sini ada percakapan antara Pak RT dengan Pak RW," kata Kamaruddin menunjukkan bukti percakapan Riang, Senin (10/7/2023) mengutip WartaKotaLive.com.

Baca juga: Kamaruddin Simanjuntak Datang di Malam Pernikahan Kakak Almarhum Yosua, Rosti Tak Kuasa Tahan Tangis

Pembangunan Chinatown

Kamaruddin menambahkan, pembongkaran ruko dengan dalih menyerobot fasum hanyalah cara Riang untuk bisa membangun proyek Chinatown di lingkungannya.

Kamaruddin juga memperlihatkan gambaran Chinatown yang diduga akan dibangun Riang di area Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan Jalan Niaga Pluit.

"Dia yang menggagas siapa yang ada di belakangnya nanti akan saya informasikan pasca dia diperiksa polisi," tegas Kamaruddin dikutip dari TribunJakarta.com.

Kamaruddin mengaku mendapatkan informasi tersebut dari aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak dijelaskan identitasnya.