Politikus Golkar Bantah Ada Munaslub Lengserkan Airlangga Hartarto, Tegaskan Seluruh Kader Solid

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, memberikan pernyataan tegas terkait rencana evaluasi hasil Musyawarah Nasional Golkar 2019 yang mencakup penilaian terhadap posisi Airlangga Hartarto sebagai calon presiden ataupun Ketua Umum.

Ia menegaskan, saat ini tidak ada agenda Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang bertujuan untuk mengevaluasi Airlangga sebagai capres maupun menggantikan posisinya sebagai Ketua Umum Golkar.

"Tidak ada agenda ataupun kesempatan untuk melakukan munaslub," kata Dave kepada wartawan, Senin (10/7/2023).

Dave menyatakan Golkar akan memperjuangkan Airlangga sebagai capres dan mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum partai.

Saat ini, kata Dave, Golkar fokus pada persiapan menuju pemilihan presiden berikutnya dan membangun strategi yang solid untuk memenangkan Airlangga Hartarto.

Ia mempercayai bahwa Airlangga akan membawa Golkar ke arah yang lebih baik dan memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan politik di Indonesia.

Baca juga: Golkar Sebut Dewan Pakar Tak Berwenang Evaluasi Hasil Munas Airlangga Capres

"Seluruh elemen Golkar tetap solid dan setia kepada Ketua Umum Golkar, Pak Airlangga Hartarto," pungkasnya.

Diberikan sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar mendorong agar keputusan Musyawarah Nasional (Munas) partai mereka, yakni menetapkan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden (capres) dievaluasi.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan evaluasi keputusan Munas itu merupakan salah satu agenda rapat internal Dewan Pakar.

Rapat itu digelar di rumah Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Jalan Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (9/7/2023).

Ridwan menyebut sejak Airlangga ditetapkan sebagai capres hasil Munas 2019 Partai Golkar, hingga kini keputusan itu belum ada tanda-tanda arah partai berlambang pohon beringin itu.

Baca juga: Cak Imin Bacawapres, PKB Tawarkan Power Sharing untuk Golkar dan PAN Jika Gabung KKIR

"Padahal kan sudah hampir empat tahun ya. Bulan Desember ini sudah empat tahun, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas itu belum kelihatan," kata Ridwan saat dihubungi, Minggu.

Dia memang tak menampik jika Partai Golkar telah membentuk koalisi untuk Pilpres 2024, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Namun, Ridwan menuturkan KIB yang dibangun bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu belum jelas arahnya.