Migrant Watch Minta Evaluasi Program Magang Pemerintah untuk Lulusan Perguruan Tinggi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan menilai program magang bagi lulusan perguruan tinggi yang akan diluncurkan Kementerian Ketenagakerjaan berpotensi positif.

Migrant Watch adalah sebuah organisasi atau kelompok pemantau yang berfokus pada isu-isu pekerja migran Indonesia (PMI), terutama dalam hal perlindungan, keadilan, dan pemberdayaan mereka. 

Baca juga: Menlu Sugiono: Prabowo dan PM Malaysia Bahas Pusat Belajar Anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Organisasi ini aktif mengawasi kebijakan pemerintah terkait penempatan dan perlindungan PMI, serta mengkritisi praktik yang dianggap merugikan atau mengeksploitasi para pekerja migran.

Aznil Tan menyebut perlu evaluasi serius agar tidak menimbulkan kerentanan baru bagi generasi muda.

Menurut Aznil, magang seharusnya menjadi jembatan transisi yang adil menuju dunia kerja, bukan sekadar pengisi waktu atau solusi statistik terhadap pengangguran. 

Tanpa kejelasan mengenai kompensasi, perlindungan hukum, dan jalur karier yang terukur, program ini berisiko menempatkan peserta dalam posisi rentan secara ekonomi dan sosial.

"Program magang ini perlu dikritisi secara serius agar tidak sekadar menjadi instrumen administratif, melainkan benar-benar dirancang dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan non-diskriminasi," ujar Aznil Tan di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Program magang bagi lulusan perguruan tinggi adalah sebuah kegiatan kerja praktik yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman profesional kepada para fresh graduate sebelum mereka benar-benar memasuki dunia kerja secara penuh.

Lebih lanjut, dia menjelaskan program magang ini harus didesain inklusif, transparansi, serta melindungi hak peserta magang.

"Desainnya harus menjamin akses yang inklusif, transparansi mekanisme, serta perlindungan hak peserta melalui upah layak, mentoring yang bermakna, dan kontrak kerja yang jelas. Tanpa itu, kita berisiko menciptakan ruang eksploitasi baru yang terselubung di balik narasi pembangunan SDM, bahkan membuka celah outsourcing tenaga kerja muda yang tidak diakui secara formal," terangnya.

Migrant Watch juga menyoroti pentingnya pelibatan aktor-aktor kunci seperti serikat pekerja, akademisi, dan komite etik dalam perancangan dan evaluasi program. 

"Agar terlaksana secara transparansi dengan melibatkan partisipasi publik  sebagai elemen penting untuk memastikan bahwa program ini benar-benar berpihak pada kepentingan generasi muda dan bukan sekadar memenuhi target administratif," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan segera meluncurkan program magang bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun. 

Program ini menyasar para fresh graduate dari jenjang S1, D3, maupun pendidikan tinggi lainnya, guna meningkatkan keterhubungan antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja (link and match).

"Kemenakar yang menjalankan kerjasama dengan Kemristekdikti. Jadi nanti dari perguruan tinggi ada link and match dengan industri-nya," ujar Airlangga saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Senin (15/9/2025).