Sabtu, 20 September 2025

Dugaan Korupsi di BAKTI Kominfo

Alibi Kubu Eks Dirut BAKTI Soal Pembangunan Tower BTS: Terkendala Keamanan Papua dan Covid-19

Mendengar jawaban itu, hakim langsung mengingatkan agar Feriandi sebagai saksi tak memberikan keterangan bias.

Penulis: Ashri Fadilla
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo Johnny G. Plate (kiri) dan Anang Achmad Latif (kanan) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (25/7/2023). Kubu eks Dirut BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif terus mencecar saksi di persidangan kasus korupsi pengadaan tower BTS mengenai kendala pembangunan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu eks Dirut BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif terus mencecar saksi di persidangan kasus korupsi pengadaan tower BTS mengenai kendala pembangunan.

Saksi yang dicecar megenai hal tersebut ialah Kepala Divisi Lastmile/ Backhaul BAKTI Kominfo, Muhammad Feriandi Mirza.

Baca juga: Tak Hanya Uang Rp 300 Juta, Pejabat BAKTI Kominfo juga Terima Iphone serta Tas dan Ikat Pinggang

Tim penasihat hukum Anang, mempertanyakan secara spesifik mengenai kendala di wilayah pembangunan paket 3, 4, dan 5, yakni Papua.

"Tadi saudara bilang ada kendala keamanan, apakah sampai memakan korban jiwa?" tanya penasihat hukum Anang Latif.

"Ada, tapi bukan proyek BTS. Proyek BAKTI yang lain," kata Feriandi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).

Baca juga: 4 Saksi Dihadirkan dalam Sidang Lanjutan Korupsi BTS Kominfo, Pihak BAKTI Diperiksa Pertama

Feriandi pun mengamini bahwa sebagian besar pembangunan tahap 1 proyek strategis nasional ini berada di Papua.

Bahkan jumlahnya mencapai lebih dari 60 persen dari 4.200 titik tower BTS.

"Paket 3, 4, 5 itu papua ya. Berarti berapa persen operasi di Papua?"

"60 persen," kata Feriandi.

Feriandi pun mengungkapkan adanya surat penetapan keadaan keamanan dari Polda Papua.

Menurut Feriandi, dalam surat itu tertera pemberitahuan untuk menghentikan pembangunan infrastruktur di Papua, termasuk tower BTS 4G.

"Ada surat untuk penghentian pembangunan seluruh infrastruktur di Papua. Isinya menghentikan proyek infrastruktur termasuk BTS di Papua," ujar Feriandi.

Selain kondisi keamanan, pembangunan proyek juga diklaim terkendala pandemi Covid-19.

Kendala diperoleh dari keterbatasan mobilisasi, termasuk suplai perangkat telekomunikasi.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan